BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Pemerintah pusat bersama daerah terus memperkuat arah pembangunan nasional berbasis kependudukan. Salah satu langkah strategisnya melalui Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 dan penyusunan rencana aksi dalam dokumen Renbangda Regional III, Rabu (12/6/2025), di Ruang Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Forum strategis ini melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dan wilayah, termasuk Sekretaris Utama BKKBN Profesor Budi Setiyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi, Joko Irianto, Inspektur Utama BKKBN Doktor Ucok Abdulrauf Damenta, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan BKKBN dari Provinsi Bali, NTB, NTT, serta Kepala Bappeda se-Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa aspek kependudukan menjadi elemen fundamental dalam setiap perencanaan pembangunan.
Pendekatan berbasis data dan analisis proyeksi penduduk dipandang sebagai kunci utama dalam menghadapi tantangan struktural yang dihadapi bangsa.
Dalam keterangannya, Budi Setiyono menegaskan pertambahan jumlah penduduk harus disikapi dengan kesiapan penyediaan layanan dasar secara presisi.
Kebutuhan akan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan sarana umum harus dihitung secara sistematis seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
“Setiap tambahan satu penduduk berkorelasi langsung terhadap beban dan tanggung jawab negara. Tanpa perencanaan yang berbasis data, maka risiko munculnya pengangguran, kemiskinan, hingga instabilitas sosial ekonomi akan semakin tinggi,” ujar Budi.
Ia juga menyoroti potensi efek domino dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
Ketimpangan sosial, peningkatan angka kriminalitas, hingga premanisme menjadi ancaman yang nyata jika pengelolaan tidak dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Sebagai ilustrasi, Budi menyampaikan daerah dengan pertumbuhan penduduk 30 ribu orang per tahun harus mampu menciptakan jumlah lapangan kerja yang setara.
Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka dinas ketenagakerjaan dan kepala daerah perlu dievaluasi secara objektif.
PJPK 2025–2029 dirancang sebagai kerangka strategis pemerintah dalam menghadapi era bonus demografi dan menyiapkan pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu target utamanya adalah menurunkan angka pengangguran di bawah lima persen, serta membangun sinergi antarsektor dalam pengelolaan kependudukan.
Lebih jauh, Budi menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai basis ketahanan sosial. Untuk itu, BKKBN menginisiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai respons atas fenomena keluarga tanpa peran ayah yang efektif.
“Saat ini sekitar 30 persen keluarga di Indonesia mengalami disfungsi peran ayah. Padahal keluarga yang kokoh dimulai dari figur orang tua yang utuh. GATI diharapkan mampu memulihkan peran ayah sebagai pelindung dan pembimbing utama dalam keluarga,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Budi menegaskan pentingnya indikator kinerja berbasis kependudukan sebagai acuan penilaian bagi kepala daerah dan perangkatnya.
Kinerja dalam mengelola isu kependudukan harus menjadi bagian dari sistem evaluasi pemerintahan daerah.
Penerapan peta jalan ini diharapkan menjadi panduan konkret bagi daerah dalam menjawab tantangan demografis dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari misi besar menuju Indonesia yang berdaya saing tinggi pada 2045.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
