BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lumajang jadi perhatian serius Komisi A DPRD.
Dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Selasa (3/6/2025), Komisi A menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap tahapan rekrutmen, termasuk untuk formasi paruh waktu.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Reza Hadi Kurniawan, serta dihadiri Kepala BKD Lumajang, Ari Muncoro, bersama jajaran pejabat terkait.
Dalam pertemuan ini, Komisi A menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Ketua Komisi A menyebut, pengawasan ini bukan hanya soal teknis seleksi, tapi juga menyangkut keadilan bagi para tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi.
“Kami ingin memastikan bahwa rekrutmen ini benar-benar berjalan adil dan tidak menimbulkan polemik baru. Bahkan untuk tenaga Non-ASN yang tidak terdaftar, kami minta tetap ada perhatian dan solusi,” ujar Reza Hadi.
Kepala BKD Ari Muncoro, mengatakan kesiapannya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan DPRD.
Menurutnya, masukan dari Komisi A akan menjadi penguat agar pelaksanaan rekrutmen berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami siap berdiskusi kapan pun. Komunikasi intensif adalah kunci agar tidak ada kesalahpahaman, dan proses rekrutmen benar-benar memenuhi harapan bersama,” jelas Ari.
Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah harapan agar nasib tenaga non-ASN yang belum terakomodasi tidak terabaikan.
Komisi A meminta agar BKD dan pemangku kebijakan terus mencari alternatif solusi, agar tidak ada pegawai yang kehilangan mata pencaharian akibat keterbatasan formasi.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif ini, proses rekrutmen PPPK untuk posisi paruh waktu benar-benar membawa angin segar dan memperhatikan keberlanjutan para pekerja honorer yang selama ini jadi garda terdepan di berbagai sektor.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
