Selain itu, Pemkab juga telah menginstruksikan kepala desa untuk membuat bank sampah. Wabup Nurul menjelaskan, program itu bernama SDSB.
“SDSB ini adalah Satu Desa Satu Bank Sampah,” tegas Wabup.
Quick win kedelapan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Adil dan Inklusif, dalam kaitan ini, Bojonegoro telah mengangkat 4.001 honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini terbanyak se Indonesia. Honorer yang awalnya tenaga harian lepas, semuanya telah menjadi PPPK,” tegas Wakil Bupati Nurul Azizah.
Dalam Sistem Organisisasi dan Tata Kelola (SOTK), Pemkab juga terus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan melihat perkembangan.
Beberapa SOTK telah disiapkan diantaranya SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SOTK Badan Perencanaan Pembangaunan Daerah (Bappeda), dan SOTK Dinas Pendidikan.
Sementara itu, meski dalam delapan qucik win tidak ada bidang infrastruktur secara spesifik, namun bukan berarti Pemkab Bojonegoro tidak melakukan pembangungan infrastruktur.
Ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang kurang lebih 1.046 kilometer, saat ini telah tercapai 93 persen dalam kondisi mantab.
Sisanya akan dibangun pada 2025 dan 2026. Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melakukan perbaikan di ruas jalan nasional yang rusak.
Sedang untuk pembangunan jalan di 419 desa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut serta dalam pelaksanaan kegiatannya melalui program BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa). Hal tersebut dalam rangka untuk memastikan konektifitas antar wilayah semakin cepat terwujud.
Kebersamaan Jadi Fondasi, Pada Rabu (28/5/2025), Bupati dan Wakil Bupati kompak mengenakan baju biru muda, baju yang menjadi saksi semangat kampanye mereka dulu.
Sebuah simbol bahwa langkah-langkah besar yang kini diraih adalah buah dari mimpi bersama yang terus tumbuh.
“Saya dengan Bu Wabup sengaja memakai baju ini, karena baju ini adalah baju yang kami pakai saat kampanye dulu,” tutur Mas Wahono di hadapan para ASN dan masyarakat.
