Terkini

Tanpa Lelang, Pemkab Jombang Rehab Puluhan SDN dengan Anggaran Rp13 Miliar

6
×

Tanpa Lelang, Pemkab Jombang Rehab Puluhan SDN dengan Anggaran Rp13 Miliar

Sebarkan artikel ini
Pemkab

BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai merehabilitasi puluhan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayahnya pada 2025. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp13 miliar, seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menariknya, seluruh proyek rehabilitasi ini tidak melalui proses lelang. Pemerintah setempat memilih skema pengadaan langsung (PL) lantaran nilai pekerjaan yang berada di bawah batas Rp200 juta.

“Sekarang ada yang sudah mulai dikerjakan, ada juga yang masih proses,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, Jumat (16/5/2025) siang.

Menurut dia, anggaran Rp13 miliar tersebut merupakan bagian dari efisiensi DAU yang dialihkan ke sektor pendidikan, khususnya untuk perbaikan infrastruktur SDN.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sedikitnya 97 hingga 100 SDN akan menerima manfaat dari program rehabilitasi ini. Daftar kegiatan tersebut telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Sekitar 97 sampai 100 sekolah yang akan direhab. Semua sudah masuk dalam SiRUP,” ucap Wor.

Jenis pekerjaan yang dilakukan pun beragam. Mulai dari rehabilitasi ruang kelas kategori sedang dan berat, pembangunan ruang kelas baru, hingga pembangunan fasilitas penunjang seperti musala, laboratorium, ruang UKS, jamban, hingga rumah dinas kepala sekolah.

Setiap sekolah mendapat satu paket pekerjaan sesuai kebutuhan masing-masing. Anggaran yang dialokasikan pun bervariasi, mulai dari Rp63 juta untuk pekerjaan pengurugan hingga Rp200 juta untuk rehabilitasi ruang belajar.

“Karena nilai pengadaannya di bawah Rp200 juta, maka mekanismenya bisa melalui penunjukan langsung,” jelas Wor.

Pelaksanaan rehabilitasi ditargetkan dimulai pada Mei dan Juni 2025, dengan batas akhir pengerjaan hingga Juli 2025. Pemerintah daerah juga mengatur jadwal pengerjaan tidak serentak agar proses pengawasan bisa lebih optimal.

“Pengerjaannya kami jadwalkan tidak bersamaan agar pengawasan lebih maksimal, mengingat jumlahnya cukup banyak,” kata dia.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60Example 468x60Example 468x60 Example 468x60