Bak api dalam sekam, kekecewaan warga semakin membuncah tatkala mendapati pernyataan yang saling bertolak belakang dari para petinggi Pemkot. Di satu sisi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terkesan mendorong percepatan penyelesaian izin pasca-pembangunan.
“Ada satu hal yang kami catat, beliau ada di media, ada di Instagram, tertanggal 2 dan tanggal 5, Bapak Wali Kota ini malah minta semua proses perizinan dan persyaratan administrasi segera diselesaikan setelah ada proses pembangunan, itu yang kami baca,” bebernya.
Namun di sisi lain, Kepala Dinas Perizinan justru menyebut kendala PBG ada pada pembebasan lahan.
“Tetapi lucu lagi nih yang Bapak Arief-nya di media tanggal 5 ya, di Instagram, mengatakan bahwa, ini proses PBG-nya masih terkendala pembebasan lahan, Ini kontradiktif semuanya. Jangan ambigu, jangan ngeracau nggak jelas!” seru Centya, menyuarakan kebingungan warga atas inkonsistensi informasi tersebut.
“Ujungnya warga merasa terintimidasi, yang mengatakan bahwa izin nantinya yang mengeluarkan adalah dari pusat. Nah pusat bagaimana menguji kelayakan suatu perizinan itu layak untuk dilakukan pembangunan selama proses perizinan di Kota Malang ini,” tambahnya.
Di tengah situasi ketidakpastian Profesor Doktor Rachmad Safa’at, guru besar hukum dari UB memberikan pencerahan hukum dalam seminar, selain itu juga menyatakan kesiapannya untuk berdiri bersama warga sebagai penasehat ahli.
“Profesor-profesor sudah turun gunung. Mau apa lagi? Beliau Profesor Doktor Rachmad Safa’at menyatakan siap bersama-sama dengan warga, apalagi di bentuk organisasi, beliau akan menjadi penasehat ahlinya,” ujar Centya.
Dukungan dari tokoh sekaliber profesor ini menjadi sinyal kuat bahwa ada kejanggalan serius yang perlu diusut tuntas.
Warga kini menuntut transparansi total terkait dasar-dasar KKPR, proses perizinan, hingga PBG. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya dengan DPRD, termasuk pembentukan TPF yang tak kunjung terealisasi.
