BERITABANGSA.ID, KOTA MALANG – Gelombang protes warga Blimbing Kota Malang yang tergabung dalam Warga Peduli Lingkungan (WARPEL) terkait dugaan kejanggalan izin rencana mega proyek pembangunan hotel dan 2 apartemen setinggi 197 meter di Blimbing kian membara.
Bukan hanya merasa diabaikan, warga kini meradang akibat pernyataan kontradiktif dari para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jumat (16/5/2025).
Kehadiran puluhan emak-emak membawa alat tempur dapur saat seminar di Kampus ternama Universitas Brawijaya (UB) menjadi pemandangan kontras yang menggelitik publik dan akademisi.
Ada apa hingga ras terkuat di bumi sampai harus turun gunung ke kampus mengikuti seminar di Fakultas Hukum UB?, tak lain dan tak bukan adalah untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga di tengah ketidakpastian dan rasa terintimidasi.
Kegeraman warga dipicu oleh ucapan Kepala Dinas Perizinan Kota Malang, Arief, yang menyatakan ketidakberdayaan Pemkot menghentikan pembangunan hotel dan apartemen di wilayahnya karena izin konon datang dari pusat.
Bagi warga, pernyataan Kadisnaker PMPTSP tersebut bukan hanya sekadar informasi, melainkan bentuk “pembodohan” yang meremehkan akal sehat, yang membandingkannya pembangunan mega proyek setinggi 197 meter tersebut dengan kasus Hotel Grand Mercure, sebuah ironi yang makin menyulut emosi warga.
“Ini intimidasi, menakuti warga, dan pembodohan!” tegas Centya, perwakilan Warpel, dengan nada geram usai mengikuti seminar bersama pakar hukum dari Universitas Brawijaya (UB).
Menurutnya hingga hari ini pertanyaan mendasar warga terdampak tak kunjung terjawab, apakah izin-izin yang mudah dikeluarkan itu sudah melalui proses yang benar?
“Pak Arief saya punya pesen nih dari perwakilan warga, dasar-dasar KKPR-nya tolong itu di-share. Sudah memenuhi itu semua nggak? Yang melakukan alih ujinya siapa untuk tingkat disini sampai terbit perizinan KKPR Itu aja,” tanya Centya.
