Praktik para makelar inilah yang dinilai memberatkan kehidupan masyarakat desa dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati langsung oleh mereka.
“Maka kita yang pertama dari Bapak Presiden, di Kopdes ini harus mengelola toko sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat,” tegasnya.
Inisiatif yang digagas oleh Presiden Prabowo ini juga akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembentukan dan pengelolaan Kopdes Merah Putih. Pemerintah Desa juga akan berperan, dengan dukungan fasilitasi pembentukan koperasi dan suplai dari BUMN pangan.
Kebijakan pembentukan Kopdes Merah Putih ini merupakan respons atas evaluasi program pembangunan desa selama 10 tahun terakhir yang dinilai belum optimal dalam mendongkrak produktivitas masyarakat.
“Sebutlah BUMDes sudah ada tapi evaluasi dari Bapak Presiden 10 tahun dari pelaksanaan program pembangunan yang dimulai dari desa dengan dana desa ini, belum mampu mendongkrak tingkat produktifitas dari masyarakat,” terang Zabadi.
Implementasi Kopdes Merah Putih diharapkan dapat segera terealisasi untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Oleh sebab itu dengan memangkas mata rantai distribusi yang selama ini melibatkan banyak perantara, diharapkan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen desa dapat ditekan secara signifikan.
Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan potensi ekonomi Rp300 triliun tersebut langsung ke tangan masyarakat desa, meningkatkan daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Langkah revolusioner ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi momentum untuk memberdayakan ekonomi desa secara keseluruhan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri dan sejahtera.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
