BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melaksanakan dialong interaktif “Sapa Bupati” edisi perdana oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah, sesuai janji saat Pemilihan Umum (Pemilu) lalu.
Dialog ini masuk implementasi progam 100 hari kerja Bupati dan Wabup, Dinas Pendidikan kabupaten. Namun kini jadi sorotan, Kamis (17/4/2025).
Dalam sesi tanya jawab, salah satu perwakilan Amin Syahrudin dari Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, mengeluhkan sikap Dinas Pendidikan kepada komite di sekolah.
“Hal ini jadi rasanan tapi tidak berani menyampaikan langsung. Dari SD, SMP/MTS, SMK setiap awal masuk sekolah selalu saja dimintai uang paling sedikit Rp500.000 dengan dalih membayar uang komite, semua sama judulnya semua bayar,” ungkap pria 4 anak ini.
Amin mengaku saat anak ketiganya sekolah di kabupaten lain hingga lulus justru tidak ada pungutan biaya apapun.
“Yang jadi pertanyaan saya, pendapatan kabupaten yang sangat besar kenapa masih ada pungutan seperti itu, komite bahkan pembayaran seragam tidak ada di kabupaten sebelah tempat saya menyenkolahkan anak saya yang ketiga. Kenapa hanya di Bojonegoro yang masih banyak hal seperti itu?,” tanyanya.
Kepala Bidang Sekolah Dasar, Zamroni mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta mengontrol semua permasalahan yang ada.
Benar bahwa lembaga SD, SMP menjadi ranah Dinas Pendidikan namun Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah ranah Kementerian Agama (Kemenag).
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016, diberi kewenangan, di satuan pendidikan yakni komite untuk berpartisipasi.
“Ketika bantuan reguler belum mencukupi masih diperbolehkan namun kamis tegaskan di SD dan SMP di Kabupaten Bojonegoro tidak ada komite lagi,” papar Zamroni.
Zamroni menambahkan Disdik Kabupaten Bojonegoro sendiri sudah melakukan kebijakan tidak ada lagi komite dalam bentuk apapun.
“Iuran bulanan SPP dan sebagainya sudah tidak ada, kami berani pastikan, monggo bila mana jika ada data di lapangan yang memungut dana itu, kamo siap menindak lanjuti,” tegas Kabid SD ini.
Di acara ini, Bupati Setyo Wahono dan Wabup Nurul Azizah menyampaikan acara progam ini salah satu bentuk transparasi Pemkab terhadap masyarakat Bojonegoro.
“Acara ini satu bentuk kewajiban Pemkab untuk berkomunikasi secara langsung dan juga nanti ada aplikasi yang ditangani para OPD untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat,” tutur Setyo Wahono.
Dia mengatakan kegiatan ini digelar tiap bulan tiap tanggal 17, dan berdurasi 2 jam.
“Meski waktu terbatas. Sapa Bupati diharapakan menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi.
Kami berharap istikamah. OPD harus mampu berjalan tertib. Waktunya pukul 10.00- 12.00 WIB, atau hingga azan dhuhur,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
