BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Muji Martopo meyakini penggunaan keuangan negara di wilayah hukumnya akan bersih dan tidak akan lagi adanya penyelewengan, baik Dana Desa (DD) maupun Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Desa, Rabu (19/3/2025).
Dia berharap demikian itu terutama di masa pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah.
Keduanya, Bupati-Wabup Bojonegoro diusung 14 partai politik. Di sana terlihat di Pemilu, keduanya menang dengan jumlah pemilih yang tinggi.
Maka dari itu dia menyakini Kabupaten Bojonegoro bisa bersih dari kasus penyelewengan anggaran pada jajaran pemerintah desa (Pemdes).
“Jadi, beberapa penyimpangan penggunaan DD atau BKK Desa yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa kepala desa (Kades), tidak akan terulang lagi,” tuturnya.
Selain itu, dia menambahkan keyakinannya bukan tanpa sebab karena melihat dari sosok pemimpin yang baru, merupakan sosok yang sangat memiliki elektabilitas dan kredibilitas.
Muji Martopo beralasan regulasi beserta kebijakan masa kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah tentang pengelolaan DD dan BKK Desa sudah lebih baik dibandingan pemerintahan sebelumnya.
“Saya menekankan agar para kades di Bojonegoro mengubah paradigma tentang DD atau BKKD yang mereka terima. Mari beparadigma bahwa DD atau BKKD adalah milik desa, bukan milik pribadi Kades,” tegasnya.
Perlu diketahui pula jumlah perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) berhasil diungkap oleh Kejari Bojonegoro, sebagian berupa penyelewengan pengelolaan keuangan di tingkat desa.
Salah satu perkara yang kini sedang dalam persidangan dan sempat viral adalah kasus korupsi dalam pengadaan mobil siaga desa yang dananya dianggarkan melalui BKK Desa 2022.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
