BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Sebuah video yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Isu ini semakin memanas setelah kabar rumah tangga pasangan selingkuh dalam video tersebut dikabarkan hancur, sesuai putusan Pengadilan Agama yang menetapkan perceraian antara “I dan N”.
Kasus ini tidak hanya menjadi bahan diskusi di ruang publik, tetapi juga memicu gelombang kritik terhadap moralitas dan etika para pemimpin daerah.
Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah perilaku itu juga terjadi di kalangan oknum pimpinan DPRD, anggota DPRD, hingga komisioner KPU?
“Aku suka statement Bupati Lumajang, Indah Amperawati! Semoga besok pernyataan ini dibuktikan dengan tindakan nyata,” ujar Ketua Aliansi Penegak Demokrasi dan Keadilan Rakyat (Pendekar) Kabupaten Lumajang, Achmad Nurhuda (Gus Mamak) dalam diskusi publik yang berkembang di media sosial, Selasa (4/3/2025).
Fenomena ini menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk mendesak pemberantasan praktik MOLIMO—sebuah istilah dalam budaya Jawa yang merujuk pada lima perilaku tercela, termasuk perjudian, mabuk, pencurian, perzinahan, dan penggunaan narkoba.
Banyak pihak menegaskan bahwa pemimpin daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya, bukan justru terlibat dalam skandal yang mencoreng citra kepemimpinan. Seorang ASN atau rakyat biasa saja dilarang melakukan tindakan tidak etis, apalagi seorang pemimpin daerah.
“Saya memperjuangkan ini untuk amar makruf nahi mungkar, seperti yang disampaikan Bupati Indah. Perilaku seperti ini tidak pantas dan tidak etis bagi seorang pemimpin,” kata Gus Mamak yang akan menyoroti isu ini.
Menurut pria berambut gondrong ini, perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tidak bisa dibarter dengan materiil. Ia juga menegaskan bahwa aksi-aksi tidak bermoral yang terekam dalam foto atau video masuk dalam kategori pornoaksi, yang bisa berujung pada pelanggaran hukum.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini, baik dari segi hukum maupun etika. Desakan muncul agar Bupati Lumajang, DPRD, serta aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menghadapi dugaan pelanggaran moral di kalangan pejabat daerah.
“Jika memang ada pelanggaran, jangan hanya menjadi isu yang menguap. Harus ada sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi semua pejabat,” tambah Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Lumajang, Nor Holik kepada wartawan.
Dengan semakin kuatnya dorongan publik maka semua pejabat dan aparat diminta komitmen membersihkan Lumajang dari perilaku tidak bermoral.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
