BERITABANGSA.ID, KEDIRI – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam ‘Aliansi Kediri Menggugat’ di Kabupaten Kediri kembali berunjuk rasa lanjutan ke DPRD Jum’at (21/02) kemarin.
Aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ ini ditujukan atas gugatan mereka yang menolak keras adanya Inpres (instruksi presiden) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Pada Jumat kemarin, massa yang telah menggelar aksi ini sempat tidak mendapat respon oleh pihak DPRD Kabupaten Kediri.
“Ini adalah aksi kami lanjutan daripada kemarin yang tak direspon oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat,” kata kordinator aksi, Shelfin Bima Prakosa, Senin (24/02/2025).
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyerukan serta mempertanyakan segala kinerja dari DPR. Ia merasa, dengan adanya kebijakan baru dari presiden tentang efisensi anggaran yang digunakan sebagai pendorong program makan bergizi gratis (MBG) ini sangat tidak relevan.
“Itu harus kami tolak karena anggaran yang seharusnya dikelola kementerian berhubungan harkat martabat hidup masyarakat dikurangi,” katanya usai aksi.
Dia mencontohkan, anggaran pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menambah kelayakan pengelolaan, fasilitas, infrastruktur dan subsidi biaya kesehatan bakal terkurangi.
Apalagi, pendidikan terkurangi sehingga masyarakat yang hari ini di pelosok, salah satu di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebagaimana fasilitas pendidikan sekolah dasar dan tenaga pendidik banyak kurang.
“Pemerintah memotong anggaran untuk digunakan makan gizi gratis. Program tersebut untuk mementingkan elektoral politik presiden bagaimana mungkin anggaran bidang-bidang lain berhubungan masyarakat dikurangi, tapi pengeluaran masyarakat bertambah,” bebernya.
Meskipun telah ditemui di luar gedung oleh Ketua DPRD dengan dikawal langsung oleh Kapolres Kediri, Kabesbangpol dan Plt Kasatpol PP, massa aksi tetap menuntut adanya diskusi terbuka dengan seluruh peserta aksi.
Namun, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro menawarkan agar diskusi dilakukan di dalam gedung dengan perwakilan mahasiswa, yang kemudian ditolak oleh peserta aksi. Mereka bersikeras agar seluruh massa aksi dapat ikut serta dalam pertemuan tersebut.
“Kalau tidak bisa masuk, kami tetap di sini untuk berdiskusi dan menyampaikan tuntutan kami,” ujar salah satu orator.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri yang dalam kesempatannya bertemu dengan sejumlah mahasiswa ‘Aliansi Kediri Menggugat’ ini memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena telah berani memberikan kritikan dan suara yang dirasa telah mewakili seluruh masyarakat terdampak adanya Inpres no 1 tahun 2025.
“Kami sangat mengapresiasi semangat dan tuntutan para mahasiswa. Demokrasi harus ditegakkan, dan kami siap menampung aspirasi mereka. Namun, perlu diingat bahwa keputusan terkait Inpres ini berada di tingkat pusat, yaitu DPR RI,” jelas Murdi.
Dia juga menambahkan pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi dan berharap kebijakan yang diambil nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
