BERITABANGSA.ID, KEDIRI – Setelah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi anggaran berlaku, Pemerintah Kabupaten Kediri mengeluarkan surat edaran (SE) pemberlakuan di postur APBD 2025.
Kebijakan dimulai secara bertahap menyesuaikan instruksi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berangkat dari situ, Pemerintah Daerah Kediri (DPRD dan Pemkab) sepakat melangsungkan rapat di gedung DPRD, Selasa (25/2/2025).
Kepala BPKAD Kabupaten Kediri, Erfin Fathoni mengatakan, total efisiensi anggaran mencapai Rp50 miliar yang berlaku di seluruh SKPD, DPRD hingga di tingkat kecamatan.
“Ini berlaku mulai hari ini, untuk efisiensinya dilakukan melalui pemotongan biaya perjalanan dinas dan belanja lain,” ucap Erfin.
Efisiensi anggaran ini disesuaikan dengan masing-masing bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, optimalisasi pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainya yang fokus kesejahterasn masyarakat.
Ia menargetkan, di bulan ini sudah menyelesaikan perubahan penjabaran APBD 2025 menindaklanjuti terbitnya SE dari Mendagri.
“Kita targetkan Jumat (28/2) depan, Insya Allah sudah selesai, semoga teman-teman di SKPD cepat menyelesaikan sehingga proses selanjutnya segera kami tindaklanjuti,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, mengatakan efisiensi anggaran memang harus dilakukan dan mengikuti Inpres dan SE Mendagri.
“Tadi sudah 7 poin yang dialokasikan ke mananya. Tinggal dari eksekutif mengajukan perubahan itu menyesuaikan dan mengajukannya ke DPRD,” kata Murdi.
Ia mengingatkan dengan adanya pemangkasan ini tidak dijadikan alasan seluruh rekan kerja mengesampingkan pelayanan publik.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
