BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur (Jatim) bersama Komisi B DPRD Jatim, membahas perencanaan distribusi pupuk dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) 2025.
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) di gedung DPRD Jatim, Kamis (20/2/2025) siang, Ketua KTNA Jatim Sumrambah, menyampaikan akan ada perubahan penyaluran pupuk yakni pola distribusi. Dia tidak menginginkan pendistribusiannya karut marut dan tidak tepat sasaran.
“Maka KTNA meminta agar dipersiapkan dengan bagus dan maksimal. Jangan sampai terjadi karut marut di Jawa Timur ini,” ujar Sumrambah.
Menurutnya, Gapoktan, Poktan, Koperasi hingga BUMDes direncanakan akan menjadi bagian dari proses penyaluran pupuk. Sehingga pihaknya meminta pemerintah provinsi dan daerah harus siap dan optimal dalam penyalurannya.
“Kalau ini tidak disiapkan secara utuh dan optimal, kita khawatir nanti pada Minggu kedua terjadi stagnan dan berdampak keruwetan pada pola pendistribusian,” katanya.
Kendati demikian, Wakil Bupati Jombang 2018-2023 ini mengapresiasi rencana pemerintah pusat merubah pola pendistribusian pupuk subsidi karena mata rantai distribusi lebih pendek.
“Selain itu dengan rencana perubahan ini, mungkin akan menjamin tingkat kekosongan pupuk subsidi di sektor lain. Maka kami pun turut mengapresiasi langkah pemerintah pusat merubah pola distribusi pupuk subsidi tersebut,” jelasnya.
Tak sampai di situ saja, Sumrambah menyambut baik HPP gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah jadi Rp6.500 per kilogramnya. Hal itu akan membuat petani sejahtera.
“Namun pemerintah juga harus terus memantau dan menguatkan posisi harga itu. Sebab dua minggu lagi kita akan menghadapi panen raya, maka jangan sampai jatuh. Itu cuma yang kami dorong,” kata Sumrambah tegas.
Di sisi lain, Bulog Jatim telah memantau perkembangan gabah petani dan sangat responsif dalam mengawal HPP GKP itu.
“Alhamdulillah, kami dari KTNA Jatim sangat mengapresiasi peran Bulog yang sudah responsif selama ini. Seperti kemarin di Kesamben, Jombang, ketika kami laporkan ada gabah panen kering di bawah 6.500, saat itu juga Bulog langsung bergerak melakukan pembelian. Untuk respon dari Komisi B DPRD Jatim juga kami syukuri, sebab dari hearing ini tadi sudah disimpulkan dan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Merespon itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anik Maslachah menyimpulkan dan memastikan pihaknya akan segera mengundang Pupuk Indonesia (PI) dan Bulog Jatim sebagai tindaklanjutnya.
“Mudah-mudahan ketika kita memanggil nantinya, juknisnya juga muncul sebagai bahan solusi dari pertemuan kita saat ini. Biar rencana penyaluran distribusi pupuk bersubsidi dan pengawasan pada HPP gabah kering panen nanti berjalan dengan baik dan optimal,” tukasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
