BERITABANGSA.ID, SURABAYA – LSM Gerakan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) Jember melalui Ketuanya, Haji Anshori mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk menetapkan para petugas haji daerah (PHD) khususnya di Bagian Pelayanan Umum agar tidak meninggalkan syariat Islam.
Menurut pentolan organisasi yang beranggotakan ribuan orang ini, status PHD bagian pelayanan umùm (Bayanum) adalah melayani jemaah haji laki-laki dan perempuan.
Anshori, mendesak agar Kemenag RI dalam menetapkan PHD disesuaikan dengan status jemaah. Terutama di Bayanum, untuk jemaah laki-laki harus dilayani PHD laki-laki, demikian juga jemaah yang perempuan harus dilayani PHD perempuan.
“Yang jelas untuk mengantisipasi agar terhindar dari keharaman, mengingat bukan mahromnya,” tegasnya.
Cegah Titipan dan Suap
Menurut keyakinannya, akan terjadi kelucuan dan pelanggaran hukum Islam, jika jemaah laki-laki dilayani oleh PHD perempuan. Demikian sebaliknya, PHD laki-laki melayani jemaah perempuan akibat rekrutmen yang keliru.
Untuk itulah LSM Gempar Jember mendesak Kemenag RI untuk selektif menetapkan PHD dengan perbandingan porsi yang sama 1 banding 1.
“Jika itu dilakukan, akan terhindar dari keharaman ibadah. Sehingga ibadah haji menjadi sempurna,” ujar Ansori.
Ansori pun, meminta agar dalam rekrutmen ini mengutamakan PHD yang di bagian pelayanan umum yang belum berstatus haji, hal itu agar tidak mengundang kecemburuan antar PHD.
“Yaa, seleksi PHD saya minta Kemenag RI menjalankan secara jujur, adil, dan amanah. Seleksi PHD ini akan kita pelototi agad tidak terjadi praktik pidana penyuapan, dan atau titipam orang dalam (Ordal), karena akan merusak marwah Kemenag RI, atau merendahkan wibawa Menag RI KH Nasaruddin Umar, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta,” pungkas Ansori.
Sementara itu, KH Abd Muis, salah satu anggota PHD Jember saat dikonfirmasi mengaku masih dalam perjalanan.
Demikian juga Kabag Kesra Pemkab Jember Ahmad Mussadaq, belum berhasil dikonfirmasi.
Di sisi lain, staf Humas Kanwil Kemenag RI Jatim, Bagus, juga belum menjawab permintaan konfirmasi resmi ke Kakanwil Kemenag RI.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
