BERITABANGSA.ID, LUMAJANG –Masyarakat Peduli Moral (MPM) menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lumajang agar tegas memproses dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum Ketua DPRD Kabupaten Lumajang dan seorang anggota dari Fraksi PKB.
Dalam suratnya, Ketua MPM Kabupaten Lumajang, Holik, mengungkapkan kekecewaan atas lambatnya respons terhadap surat laporan mereka.
MPM juga meminta kejelasan terkait kasus Ketua KPU Kabupaten Lumajang yang sudah ramai dibicarakan hingga viral di media sosial.
“MPM mendesak BK DPRD Kabupaten Lumajang untuk segera memberikan surat balasan resmi terkait hasil musyawarah BK dan memberikan jadwal audensi bersama MPM pada tanggal 9 Januari 2025 mendatang,” kata Holik kepada media ini, Selasa (24/12/2024).
Holik menegaskan, jika tidak ada respons dalam waktu 3 x 24 jam, pihaknya akan menggelar aksi massa besar-besaran bersama Aliansi Penegak Demokrasi dan Keadilan Rakyat (Pendekar) di depan DPRD Lumajang.
Surat ini, kata Holik, langsung memancing reaksi luas di kalangan masyarakat. Banyak yang mendukung langkah MPM menegakkan moralitas dan transparansi pejabat publik.
Namun, beberapa pihak juga mempertanyakan motivasi di balik tuntutan tersebut, mengingat momentum politik yang sedang memanas di daerah ini.
Sayang, hingga berita ini diturunkan, pihak BK DPRD Kabupaten Lumajang belum memberikan pernyataan resmi.
Publik Lumajang menanti respons cepat yang dapat meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan moralitas di kalangan pejabat publik. Warga menilai penting akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
