Regulasi itu menyatakan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah,
“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2025. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi,” terang Aries.
Adapun arah kebijakan tahun anggaran 2025, salah satunya difokuskan untuk memenuhi mandatory spending yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, belanja pegawai, saat ini dialokasikan sebesar 33,22 persen dari batas minimal sebesar 30 persen harus disesuaikan paling lambat pada 2027.
Berikutnya, sektor pendidikan saat ini dialokasikan sebesar 22,83 persen. Besaran alokasi anggaran ini telah memenuhi batas minimal yang diamanatkan sebesar 20 persen. Belanja Infrastruktur saat ini dialokasikan sebesar 11,64 persen dari batas minimal 40 persen.
Belanja peningkatan kualitas SDM saat ini dialokasikan sebesar 0,49 persen dari batas minimal yang diamanatkan sebesar 0,16 persen.
Belanja pengawasan saat ini dialokasikan sebesar 0,23 persen dari batas minimal 0,75 persen, di luar belanja pegawai Inspektorat.
Alokasi dana desa sebesar 10 persen dari belanja transfer pemerintah pusat ke daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan DBHCHT.
Secara umum, program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Batu dalam rancangan APBD TA 2025 akan diarahkan untuk sejumlah program.
Antara lain, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran. Selanjutnya, penurunan stunting dan kualitas kesehatan. Ketiga, pengendalian inflasi; keempat, peningkatan investasi.
“Kelima, penguatan kualitas sumber daya manusia; dan keenam, pembangunan pemerataan infrastruktur,” pungkas Aries.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
