Sementara pada belanja daerah menelan anggaran Rp1,164 triliun. Dialokasikan untuk belanja operasi senilai Rp957,6 miliar, belanja modal Rp74,7 miliar, belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp23,4 miliar dan belanja transfer dianggarkan senilai Rp108,66 miliar yang dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2025.
Ketiga, sisi kebijakan pembiayaan, terdapat proyeksi penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp.133,39 miliar. Selanjutnya anggaran SiLPA tersebut direncanakan untuk menutup defisit pada APBD Tahun berjalan, sehingga dengan struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang demikian, maka dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dapat diproyeksikan berimbang.
“Saya ingin mengajak kepada pimpinan dan anggota DPRD agar kita dapat melakukan pencermatan bersama terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Serta bersama-sama membantu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penetapan Raperda APBD TA 2025,” papar Aries.
Ia menekankan agar terbangun sinergi dan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Sehingga tema dan pembangunan pada TA 2025 harus memperhatikan arah pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Serta memperhatikan sasaran pembangunan pada rencana pemerintah daerah (RPD) Kota Batu 2023-2026.
“Sehubungan dengan hal itu, maka tema dan sasaran RKPD Kota Batu tahun anggaran 2025 adalah “penguatan pertumbuhan ekonomi didukung pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkumgan, pemberdayaan desa dan daya saing SDM’,” urai Aries.
Tema pembangunan Pemkot Batu TA 2025 dijabarkan dalam 6 prioritas pembangunan.
Pertama, perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing. Kedua, pemerataan infrastrukur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah; kelima, peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan; dan keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA.
Dengan penentuan tema dan prioritas pembangunan ini, maka diharapkan bisa mencapai target kinerja 2025. Serta memfokuskan prioritas anggaran belanja pada upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Hal ini sesuai Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025.
