BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Puluhan massa Forum Penyelamat Demokrasi Bojonegoro (FPDB) meluruk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin (4/11/2024).
Massa FPDB yang mendatangi KPU yang diwakili oleh Yulianto, terkait keprihatinannya terhadap demokrasi di Bojonegoro saat ini.
Terutama sebelum pendaftaran calon beberapa waktu lalu seolah-olah hendak dipaksakan terjadinya calon tunggal, dan masyarakat tidak diberi pilihan.
Mereka merasa miris rekayasa politik yang rencananya hendak memaksakan calon tunggal itu didalangi oleh kepentingan keluarga orang pusat, dengan mengamputasi kekuatan politik dan figur lain yang sebenarnya didambakan rakyat.
“Parahnya hal itu diamini oleh hampir semua partai politik di Bojonegoro. Padahal fungsi partai politik adalah menjaga demokrasi dan mencetak calon pemimpin,” pungkasnya.
Sementara itu, Yulianto, juga mengatakan situasi darurat demokrasi itu ternyata dipaksakan dan diteruskan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro. Tugas sebagai penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan secara baik, tidak profesional dan tidak adil.
“Contohnya, KPU tidak mampu menyelenggarakan debat publik yang mestinya jadi ajang menilai visi misi calon bupati dan wakil bupati. KPU telah tutup mata dan tutup telinga, tanpa memperhatikan peraturan KPU, keputusan KPU, bahkan SK KPU. KPU tidak menggunakan aturan dan regulasi yang mereka buat sendiri, dalam melaksanakan tugasnya. KPU menjadi tidak tegas, membebek pada kepentingan dan kekuatan politik tertentu,” tambahnya.
Selain itu, ada tiga hal yang ditutut kepada KPU yaitu menuntut KPU Bojonegoro untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Bojonegoro atas kelalaian dan ketidakmampuan melaksanakan debat publik, serta tuntutan yang kedua menuntut KPU Bojonegoro supaya adil, tegas, transparan dan profesional, dan yang terakhir menuntut KPU Bojonegoro agar tidak mempermainkan demokrasi dan tidak membodohi masyarakat Bojonegoro.
Dengan memberikan bebek kepada Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira sebagai simbol Yulianto menyebut, bebek adalah simbol agar KPU tegas dan tidak membebek atau mengekor untuk kepentingan tertentu.
Robby Adi Perwira, menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap masa yang telah datang ke kantornya dan sudah mengingatkan KPU untuk menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada, semua yang hadir menurutnya berhak memberi harapan dan tuntutan sebagai masyarakat.
Dia juga menjelaskan jika salah satu tuntutan terkait debat calon bupati dan wakil bupati adalah fasilitas dari KPU untuk mereka menyampaikan visi dan misi, KPU tidak hanya memfasilitasi debat publik akan tetapi juga memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye (APK), poster dan sebagainya.
Artinya faslitas itu untuk para Paslon bisa menyampaikan visi misinya agar para masyarakat dapat mengetahui visi misi, terlepas para Paslon sudah berkampaye dengan caranya masing-masing.
Saat ditanya terkiat kapan debat berikutnya akan selanggarakan Robby Adi Perwira, mengatakan masih mengkaji kembali kapan waktu debat berikutnya.
“Kami masih mengkaji kembali untuk debat berikutnya,” pungkasnya.
