Desakan Transparansi dan Tindakan Hukum
Menurut Gus Fauzi, masyarakat dan orang tua murid mulai bersuara, khawatir terjadi kebocoran dana yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Berbagai pihak menyerukan audit menyeluruh terhadap jaringan K3S di seluruh Kabupaten Lumajang dan menuntut transparansi penggunaan dana sekolah,” jelasnya lagi.
Aparat penegak hukum (APH), menurut Gus Fauzi, diharapkan dapat bergerak cepat untuk mengusut dugaan korupsi yang terstruktur ini.
Jika terbukti, skandal ini bisa menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sektor pendidikan di Kabupaten Lumajang, yang merugikan siswa, orang tua, dan masyarakat luas.
“Diharapkan tindakan tegas segera diambil untuk menghentikan praktik-praktik yang mencederai dunia pendidikan, dan memastikan bahwa dana yang diperoleh dari para siswa dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemajuan mereka, bukan untuk memperkaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” .
Dia berharap hal ini menjadi pembuka wacana publik dan fokus pada transparansi pengelolaan dana pendidikan serta pentingnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang berwenang.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Yusuf Ageng Pengestu, mengaku tidak tahu adanya hal tersebut.
“Siap ditindaklanjuti, dan itu bukan instruksi dari dinas,” jawabnya singkat via chat WhatsApp nya, Kamis (10/10/2024) malam.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
