BERITABANGSA.ID, KOTA MADIUN – Proyek pembangunan gedung dan ruang kelas di SMPN 5 Kota Madiun tidak mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Para pekerja terlihat bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang wajib mereka kenakan.
Saat didatangi wartawan di lokasi, Kamis (26/9/2024), mandor pekerja finishing bernama Bianto, memberikan alasan.
Kata Bianto, pengawas dan pelaksana proyek tidak ada di tempat.
Terkait pekerja tidak memakai APD, Bianto berdalih alat itu malah akan menyulitkan gerak, terutama ketika bekerja di sekitar scaffolding.
“Ribet, nyangkut-nyangkut di scaffolding, jadi nggak bisa maksimal bekerja. Para pekerja baja pun tidak menggunakan APD dan tali pelindung karena dirasa tidak nyaman,” jelasnya.
Para pekerja terlihat tidak mengenakan APD lengkap seperti rompi, helm, dan sepatu proyek, padahal seharusnya APD termasuk dalam pembiayaan proyek dan menjadi kewajiban sesuai peraturan K3.
Tidak mengenakan APD merupakan pelanggaran terhadap peraturan K3, di antaranya: UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, UU nomor 13 tahaun 2003 tentang Naker, PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 (SMK3), Permen PUPR nomor 21/PRT/M/2021 tentang pedoman SMK3 di sektor konstruksi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak kontraktor maupun konsultan pengawas belum dapat dihubungi, baik melalui telepon maupun WhatsApp.
Sebagai informasi, proyek rehabilitasi di SMPN 5 Kota Madiun ini dikerjakan oleh CV Portal Java, dengan konsultan pengawas dari CV Kautsar Susilo Abadi, Proyek ini dimulai pada 16 Mei 2024 dan direncanakan selesai dalam 225 hari kalender.
>>> Baca berita lainnya di google news beritabangsa.id
