Selain sebagai habitat organisme, Sapto menambahkan penambangan pasir secara intensif dapat mengubah garis pantai.
Perubahan arus akan terjadi pada daerah yang menjadi lokasi pengerukan sedimen pantai yang akan merubah bentuk geografi pantai dan merusak kapiler air laut dan tawar.
“Perlu perhatian khusus pada dampak intrusi air laut yang mana membuat air laut semakin naik ke daratan. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mendapatkan air tanah yang tawar di wilayah pesisir. Sehingga penyediaan air bersih untuk kegiatan rumah tangga menjadi sulit dilakukan,” ungkapnya.
Sapto mengungkapkan bahwa proses pengerukan pasir maupun sedimen laut dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Namun, ia menekankan bahwa lapangan pekerjaan yang disediakan hanya bersifat sementara sampai dengan tercapainya target pengerukan pasir maupun sedimen laut.
Dia menambahkan dampak yang timbul akan bertahan lebih lama.
“Lapangan pekerjaan yang ada hanyalah sementara. Lalu bagi nelayan pasti mereka harus melaut ke lokasi yang lebih jauh. Dengan lokasi yang lebih jauh, biaya transportasi akan semakin besar. Dan pasti terdapat perubahan alat tangkap menyesuaikan dengan lokasi penangkapan ikan,” ungkapnya.
Dalam menangani permasalahan ini, Sapto menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan berjalannya penambangan pasir untuk ekspor.
Pemerintah harus tegas dalam menghentikan segala bentuk kegiatan yang akan banyak merugikan lingkungan daripada manfaatnya. Masyarakat tentu harus ikut andil dalam mengawal jalannya kebijakan ini.
“Pemerintah harus mencabut peraturan yang ada dan menghentikan segala bentuk penambangan pasir dan mencabut izin badan-badan yang terlibat. Selain itu, perlu pelatihan untuk memberikan keterampilan bagi masyarakat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Supaya tidak lagi menggeluti profesi penambang pasir atau sedimen laut,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
