BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Hawa sejuk menghembus wilayah Jombang, termasuk menyusup di lokasi pengundian nomor urut Pilkada Jombang 2024.
Di tengah hiruk pikuk pendukung, massa simpatisan dan Parpol masing-masing Paslon Bupati – Wakil Bupati Jombang muncul sosok bermasker loreng, berkaca mata dan bertopi koboi mencuri perhatian banyak mata.
Dia disebut-sebut sebagai seorang kepala desa. Pengunjung acara pengundian, aparat hukum, Bawaslu, dan KPU pun bertanya-tanya siapakah gerangan dia?
Di space utama acara sidang pleno terbuka KPU Jombang itu bergema lontaran janji-janji saling bersautan diungkap merayu dan meraih simpati publik.
Di saat itu lah, diduga salah seorang Kades, dengan langkah cepat dan penampilan yang mencolok, hadir di barisan pendukung salah satu Paslon.
Mengenakan buff (masker wajah), menutupi sebagian wajah, berkacamata hitam, dan topi koboi menambah kesan misterius.
Sosok diduga Kades itu terlihat berusaha mengelabui Bawaslu yang berjaga.
Ratusan mata pun tak terelakkan menyorot tajam kehadirannya. Sontak jadi buah bibir.
Di sini, Paslon Mundjidah-Sumrambah, terlihat membeber janji di hadapan publik.
Program mereka seolah menjadi angin segar bagi para rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Sumrambah, calon wakil bupati nomor urut 01, penuh keyakinan menegaskan komitmennya untuk menaikkan insentif bagi RT dan RW.
“Kami ingin Jombang ini lebih baik. Jaminan kesehatan nasional (JKN) akan kami realisasikan sepenuhnya. Pemerintahan ini akan tumbuh kuat dan berkembang,” ujarnya disambut tepuk riuh para pendukungnya.
Seolah tak mau kalah, pasangan Warsubi-Warsa yang mendapat nomor urut 02, dengan cepat merespon.
Warsubi tak mau kalah, programnya terdengar lebih ambisius, memberi insentif sangat besar bagi para RT dan RW.
“Lima juta per RT per bulan, bisa dipakai untuk tunjangan dan operasional,” seru Warsubi.
Namun, ada satu hal yang tak luput dari perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang.
Ketua Bawaslu Jombang, David Budianto, mewarning salah satu Kades di Jombang yang terang-terangan mendukung satu .
David dengan tegas mengingatkan pentingnya netralitas bagi kepala desa dalam kontestasi politik seperti ini.
“Kami memperingatkan agar para Kades tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Kehadiran seorang kepala desa dalam acara politik seperti ini bisa dianggap melanggar Undang-undang desa, yang mengatur bahwa kepala desa harus netral,” ujar David, bernada seru.
Meski acara ini merupakan bagian dari tahapan resmi yang difasilitasi KPU, David menekankan bahwa janji-janji yang disampaikan oleh para calon bupati dan wakil bupati harus tetap sesuai aturan.
“Ini forum resmi, jadi selama kegiatan ini berjalan dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh KPU, kami tidak memiliki masalah,” tambahnya.
Namun, David juga mengingatkan bahwa jeda waktu dua hari sebelum kampanye resmi dimulai adalah masa yang sangat rawan untuk terjadinya pelanggaran.
Dia meminta para calon bupati dan tim suksesnya untuk menahan diri dari kampanye terselubung.
“Nomor urut sudah ditetapkan, tapi kampanye belum boleh dimulai hingga jadwal resmi. Jika ada yang melanggar, terutama terkait alat peraga kampanye (APK), kami akan bertindak tegas,” ujarnya.
Soal kehadiran Kades yang diduga mendukung salah satu pasangan calon, David mengaku belum mendapat informasi lengkap.
Namun, ia menegaskan jika terbukti, hal ini bisa berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap Undang-undang desa.
“Undang-undang desa dengan jelas mengatur netralitas kepala desa dan perangkatnya. Mereka adalah pelayan masyarakat, bukan bagian dari politik praktis,” pungkas David, menutup perbincangan.
Di tengah aroma Pilkada yang semakin menyengat, kehadiran Kades memicu polemik baru.
Netralitas kepala desa kini menjadi sorotan. Seperti perahu di tengah lautan, Pilkada Jombang terus berlayar, namun gelombang dan badai tampaknya belum akan surut dalam waktu dekat.
>>> Baca berita lainnya di google news beritabangsa.id
