Sementara itu, Kepala Dinas P dan K, Kota Malang Suwarjana, yang dikonfirmasi awak media melalui chat WhatsApp membenarkan jika surat edaran untuk menonton bioskop adalah rekomendasi dari Dinas P dan K, Kota Malang kepada penyelenggara.
“Iya Mas Dikbud buat rekomnya ke penyelenggara dan di situ ada klausul sifatnya tidak memaksa, monggo sampean perhatikan,” jawab Suwarjana.
Disinggung terkait pelaksanaan sosialisasi dengan menonton ke bioskop Movic Suhat membayar Rp25 ribu per tiket, Suwarjana menjawab edaran itu sifatnya tidak memaksa peserta didik.
“Kami memberi kebebasan yang sifatnya tidak memaksa untuk menonton,” singkatnya.
Terpisah, Ketua Gubuke Wong Ngalam (GWN) Lili Ulifah yang disambati orang tua wali murid menyampaikan, setidaknya dinas harus peka terhadap dunia pendidikan terutama yang berbau pengeluaran tambahan karena edaran tersebut merupakan instruksi dari dinas pendidikan, meskipun itu berbentuk sukarela lebih luwesnya lagi tidak wajib harus dipikirkan juga dampaknya.
“Karena kalau sekolah sudah memberikan pengumuman ke sekolah, maka akan menjadi wajib diikuti semua, kalau ada yang gak ikut malah kasihan anaknya, kenapa harus nonton sosialisasi ke bioskop Movic kan bisa menonton film yang bisa di putar di sekolah,” ujarnya.
Hal senada juga disuarakan Ketua Pengaduan Pelayanan Publik Malang, Sudarno yang menyampaikan dalam konteks kurikulum merdeka, inovasi media edukasi yang dikembangkan untuk mendorong bagaimana kreativitas siswa bisa muncul.
“Tetapi ketika kondisi-kondisi itu membebani orang tua dan orang tua tidak memiliki ruang untuk dalam tanda kutip menolak program itu ini yang akan menjadi persoalan,” terangnya.
