Setelah melakukan debat yang begitu alot membuat mahasiswa mulai anarkis, aksi saling dorong pun terjadi, mereka memaksa masuk hingga aksi lempar air mineral dan batu diarahkan ke barisan aparat yang berjaga di pagar pintu DPRD Bojonegoro.
Penjagaan polisi begitu ketat. Melihat itu massa pendemo bergeser ke sisi samping gedung dan merobohkan pagar gedung DPRD yang masih ditutup pagar galvalum. Pagar DPRD Bojonegoro pun roboh.
Akibatnya sejumlah kendaraan yang terparkir di dalam tertimpa pagar.
Meski pagar telah dirobohkan namun mereka tidak dapat memasuki area gedung DPRD Bojonegoro karena aparat Polisi langsung mengambil tindakan tegas.
Sementara itu, Sukur Priyanti dari Fraksi Demokrat menyampaikan terkait RUU Pilkada, anggota dewan sepakat mengikuti putusan MK, dan di PKPU sudah selesai, semua keputusan MK sudah diterjemahkan dan ditindak lanjuti bahkan DPRD, rencana revisi UU Pilkada sudah dibatalkan.
“Soal RUU perampasan aset hal itu yang paling berwenang adalah pemerintah pusat bukan DPRD. Jika soal serapan APBD kami akan jelaskan kepada perwakilan pendemo bahwa APBD digedok di pemerintahan lama,” ujarnya.
Namun realisasinya dilakukan oleh penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro saat ini, bahwa serapan APBD jadi minim.
“Hal ini terjadi karena dulu adanya kubu bupati lama dan yang tidak mendukung, mereka saling sandera. Jadi OPD terkesan tidak bisa melaksanakan progam dengan cepat hingga rakyat kena imbasnya,” pungkas Sukur.
Dalam orasi terakhir para mahasiswa berjanji akan kembali berdemo hingga mereka diizinkan masuk ke gedung DPRD Bojonegoro.
Mereka lantas membakar puluhan spanduk dan berjalan membubarkan barisan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
