Secara norma, terdapat asas horisontal dalam hukum pertanahan di mana hubungan sewa menyewa tidak akan melahirkan hak kepemilikan atas tanah yang disewakan.
“Di situ tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah dari PJKA, PERUMKA, maupun PT KAI kepada para penghuni,” terangnya lagi.
Sebagai langkah awal, pada 2022-2023 KAI Daop 9 Jember telah melakukan upaya persuasif kepada para penghuni agar mau berkontrak dengan KAI dibantu oleh Kejaksaan Negeri Jember, namun para penghuni tersebut tidak memiliki itikad baik.
“Sebelumnya, pada tanggal 17 Mei 2024 lalu, PT KAI Daop 9 Jember telah memberikan kesempatan kembali kepada para penghuni untuk berkontrak, namun tidak ada respon baik dari para penghuni, sehingga KAI Daop 9 Jember memberikan surat peringatan 1 hingga 3,” paparnya.
KAI Daop 9 juga telah berkoordinasi dengan kewilayahan setempat sebelum melakukan kegiatan penertiban tersebut, termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar.
“KAI pada akhirnya mengambil langkah tegas kepada para penghuni untuk segera mengosongkan aset tersebut karena tidak adanya upaya maupun itikad baik dalam memperpanjang ikatan perjanjian sewa,” tambahnya.
Setelah dilakukan penertiban dan untuk menghindari penggunaan aset tersebut secara tidak bertanggungjawab, KAI Daop 9 Jember langsung melakukan pemagaran dan pemasangan plang di lokasi. Aset tersebut akan digunakan untuk kepentingan dinas.
Hengki mengatakan, KAI akan terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menjaga aset yang dimiliki, KAI ikut andil dalam menjaga aset negara agar dapat memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat luas.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
