Sementara itu dari pemerintah juga dilakukan monitoring dan evaluasi setiap semester.
Untuk kontribusi masing-masing BUMD terhadap pemerintah daerah, orang nomor satu di Blora itu menandaskan, diberikan dalam bentuk deviden yang disetor ke rekening kas umum daerah setahun sekali.
”Untuk meningkatkan kinerja BUMD, kami telah menerbitkan peraturan bupati terkait monitoring dan evaluasi BUMD yang akan dilaksanakan setiap triwulan agar bisa mengetahui permasalahan lebih cepat dan bisa mencari solusi yang terbaik,” terangnya.
Sedangkan untuk jam kerja guru, akan mengevaluasi lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak.
Sehubungan dengan kemungkinan adanya potensi negatif, akan dilakukan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut.
”Untuk penataan PKL di Jalan Cepu – Surabaya, Pemerintah Kabupaten Blora akan melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sepanjang jalan nasional tersebut, mulai Bundaran Ketapang sampai Taman seribu Lampu. Selain itu juga akan dilakukan pembinaan kepada para PKL, agar menjaga kebersihan, terutama limbah/ sampah setelah berjualan, sehingga bisa menjaga keindahan Kota Cepu,” tuturnya.
Lebih lanjut, bupati mengucapkan terima kasih ke DPRD yang telah memberikan saran dan masukan terhadap jalannya pembangunan di Blora.
“Kepada dewan yang terhormat atas perhatian dan telah memberi saran dan masukan untuk perbaikan pembangunan di Kabupaten Blora. Semoga kerjasama yang harmonis eksekutif dan legislatif ini terjalin lebih erat di masa-masa mendatang,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
