BERITABANGSA.ID, KOTA MALANG – Enam fraksi di DPRD Kota Malang, menyampaikan pandanganya terkait rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (17/7/2024).
Pandangan fraksi tentang KUPA-PPAS APBD tahun anggaran (TA) 2024 diawali fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ferry Kurniawan.
Fraksi PDI Perjuangan ingin mendorong Pemerintah Kota Malang agar arah kebijakan keuangan daerah terarah.
Maka perlu penguatan dari perencanaan sampai implementasi keuangan yang lebih optimal, terutama PAD yang masih belum memenuhi target dalam beberapa tahun.
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar kolaborasi arah ekonomi Kota Malang dipertegas dalam kebijakan bersama antara pelaku ekonomi pasar tradisional, UMKM serta bisnis berbasis digital, sehingga memperjelas blue print pengelolaan ekonomi yang bisa di mulai dari anggaran perubahan periode ini.
Menurut Fraksi PKS diwakili Akhdiyat Syabril Ulum, PKS mendorong agar pengalokasian anggaran diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam RPD Kota Malang 2024-2026 dengan memperhatikan ketentuan hukum dan ketersediaan waktu hingga tahun anggaran berakhir serta memprioritaskan urusan wajib dan melakukan efisiensi terhadap belanja non prioritas.
Sementara Fraksi PKB menyarankan kepada Pemerintah Kota Malang untuk penambahan anggaran kegiatan guna untuk pemanfaatan, penambahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang.
Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Malang menambah anggaran untuk pembelian armada angkut sampah guna mengefektifkan waktu mobilisasi angkut sampah agar tidak sampai menggangu aktivitas masyarakat maupun aktivitas anak-anak sekolah, selain itu perlu menyiapkan SDM yang mampu mengelola persampahan agar sampah menjadi bernilai ekonomis sebagai penopang PAD Kota Malang.
Sedangkan Fraksi Damai, meminta Pemerintah Kota Malang mengoptimalisasi pendapatan daerah, kinerja dan sumbangsih BUMD serta pengoptimalan kerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan perlunya alokasi anggaran yang lebih memadai untuk kewirausahaan dan ketenagakerjaan karena pentingnya UMKM sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi dari berbagai krisis ekonomi yang terjadi dan menyiapkan inovasi pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan dari kendaraan bermotor.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan perkembangan asumsi ekonomi makro daerah ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi dengan dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2024.
Fraksi Golkar menekankan hal ini harus bisa lebih meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), dengan memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, utamanya urusan wajib terkait pelayanan dasar khususnya sektor pendidikan dan kesehatan serta mendorong untuk memperhatikan pada urusan wajib terkait pelayanan dasar yang lain seperti Trantibun Linmas dan penganggulangan bencana, dan sektor sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, usai menghadiri rapat paripurna menyampaikan akan segera melakukan evaluasi rancangan KUPA-PPAS APBD tahun anggaran 2024 setelah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD Kota Malang.
“Terkait pendapat fraksi, banyak hal yang harus diberi perhatian untuk bisa kita jadikan evaluasi karena nanti minggu depan kita akan bahas ya terkait dengan yang disebut dan Insyaallah nanti pada saat kita membahas perdanya untuk APBD perubahan, pendapat-pendapat fraksi menjadikan dasar untuk kita menentukan besaran dari target-target pendapatan,” ujar wahyu.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, berharap kebijakan umum anggaran tersebut segera terselesaikan dan rancangan APBD Perubahan harus digedok awal bulan Agustus.
“Sehingga hari Senin kita harapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan ini sudah bisa kita selesaikan, yang kita kejar adalah bagaimana rancangan APBD Perubahan harus kita dok di awal bulan Agustus, tujuannya agar belanja APBD perubahan bisa segera dilaksanakan,” tandas Made.
Made mengungkapka jika menunggu anggota dewan periode baru 2024-2029 paling cepat terealisasi di bulan Oktober, sehingga tidak ada waktu lagi bagi OPD untuk melaksanakan kegiatannya.
>>> Baca berita lainnya di google news beritabangsa.id
