Penjabat Bupati Lumajang ini, serius akan memberikan tanggapan terhadap permintaan warga Condro terkait peralihan atau penyerahan aset jalan di daerah mereka.
Jalan itu, sebelumnya merupakan jalan kabupaten, kini beralih status menjadi jalan desa akibat keterbatasan anggaran Pemkab Lumajang untuk melakukan perbaikan.
“Sekitar dua tahun lalu, aset jalan ini sudah diserahkan menjadi jalan desa dengan harapan pihak desa bisa memperbaikinya. Karena banyak dilewati truk pasir, mungkin dengan cara ditarik iuran bisa digunakan untuk perbaikan,” kata dia di sela kegiatannya, Rabu (17/7/2024).
Namun, meskipun pemerintah desa sudah melakukan penarikan iuran dari truk tambang pasir yang melewati jalan tersebut, mereka masih belum mampu melakukan perbaikan yang diperlukan.
Akibatnya, desa mengusulkan agar jalan tersebut bisa diambil alih kembali oleh Pemkab Lumajang sesuai permintaan warga.
Di sisi lain, Pemkab Lumajang terhalang oleh peraturan yang menyatakan bahwa pengambilalihan aset jalan baru bisa dilakukan setelah lima tahun.
“Sesuai ketentuan, itu bisa dikembalikan lima tahun. Jadi, pengembaliannya baru bisa dilakukan pada tahun 2028,” jelas Yuyun.
Meski demikian, pemerintah masih berupaya mencari solusi untuk memperbaiki jalan tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah intervensi melalui BKK.
“Pemerintah bisa melakukan intervensi melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Kami akan mempelajarinya lebih lanjut dan semoga kita bisa menemukan solusi terbaik,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya mematuhi peraturan yang ada tetapi juga menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Condro untuk jalan yang layak dan aman.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
