BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – LSM Lumajang Bergerak Satu Indonesia (LBSI) Kabupaten Lumajang, menyoal pembangunan gereja dan masjid di satu area bukan membuat kerukunan atau moderasi beragama, namun diduga hanya sebagai kedok semata.
Anggota FKUB Kabupaten Lumajang, menyangkal anggapan itu. Moderasi beragama sudah berjalan sejak lama, tanpa ada pembangunan Gereja dan Masjid di satu lokasi.
Pembangunan gereja dan masjid di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh sudah sesuai proses perizinan dan aturan yang ada.
“Namun bisa diselidiki kenapa mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq waktu itu getol ingin membangun, apa ada dana dari pihak gereja masuk ? Ini yang patut dipertanyakan,” kata tokoh agama Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Imron Fauzi, biasa disapa Gus Fauzi ini, Kamis (4/7/2024).
Belakangan pembangunan gereja ini, diambilkan dari APBD Lumajang 2023 dan rentan dikorupsi.
Hal ini harus dikroscek ke DPRD Lumajang, yang sampai saat ini bungkam.
Lalu bolehkah anggaran pemerintah dipakai untuk membangun tempat ibadah, seperti apa aturannya?
Menurut Gus Fauzi, penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk membangun tempat ibadah sebetulnya sah-sah saja, asal sudah dapat persetujuan DPRD.
“Pastinya ada proses panjang, sebelum APBD dianggarkan, proses penganggaran itu dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kalau bangun masjid atau rumah ibadah pakai APBD atau APBN, ya memang boleh. Cuma ini mekanismenya harus lewat persetujuan anggota dewan dulu. Karena kan ini anggaran pemerintah ada namanya proses di Banggar. Mohon dipertanyakan di Banggar DPRD Kabupaten Lumajang untuk memastikan,” jelasnya.
Hanya saja kata, anggota LSM LBSI ini, jika prosesnya setiap akhir tahun, DPRD akan mengumpulkan usulan program yang akan dibiayai anggaran daerah tahun berikutnya.
