BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang
diduga tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), berakibat tidak tertib dalam verifikasi dan validasi data usulan calon penerima bantuan.
Termasuk saat penyaluran bantuan sosial (Bansos) penanganan dampak inflasi 2022 lalu, sehingga tidak tertib dan optimal.
Masih ditemukan data penerima ganda (double name dan NIK) sebanyak 14 orang, bahkan ada lebih dari 1-4 anggota keluarga dalam satu KK (22 KK sebanyak 51 penerima).
Dari informasi yang diperoleh awak media, ada 25 orang penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), 82 orang penerima program keluarga harapan (PKH) dan 4 orang menerima Bansos BBM dari Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.
Tak hanya itu, penyalurannya masih belum valid dan terverifikasi meliputi pemeriksaan data diri dan alamat penerima.
Di lapangan ditemukan ada yang belum mendapatkan buku rekening dan ATM, seperti dari APTI, pendamping kecamatan dan desa, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan oleh penerima.
Hasil dari rekomendasi BPK RI, Dinsos P3A Lumajang, seharusnya menyusun petunjuk teknis (Juknis) untuk verifikasi dan validasi data seperti usulan penerima BLT -DBHCHT dan melakukan konfirmasi kepada penerima.
Kepala Dispendukcapil Lumajang, Agus Warsito Utomo, menjelaskan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
“DTKS adalah data yang memuat informasi ekonomi, sosial, demografi, dan status kesejahteraan 40 persen penduduk Indonesia dengan status kesejahteraan terendah,” ungkapnya.
