Mereka juga menyoroti jembatan rusak di perbatasan Desa Gondoruso dengan Desa Bades tidak diperbaiki.
“Kami memohon jembatan itu diperbaiki. Agar tidak dipungli uang portal. Bayangkan truk melintas bayar Rp25-50 ribu sekali melintas jembatan Basehan,” ujar warganet.
Jangan memburu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten yang besar dari pertambangan pasir, namun tidak merespon keluhan rakyat kecil yang terdampak aktivitas tambang.
“Saya sadar, sebagai masyarakat itu semut, sedangkan pemilik tambang maupun pemilik armada truk itu gajah. Jadi saya mohon dengan serius agar dicarikan solusi yang adil bagi rakyat, dan pemilik tambang juga mentaati aturan yang ada di UU, serta para pemilik armada truk sadar dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan yang lain,” pintanya mewakili keluhan masyarakat.
Sementara itu, pemilik akun media sosial atas nama “Khoceng Oren” menanggapi hal itu, dengan menjawab, “Masook, Pj Bupati yang sekarang tidur bro, seakan tidak mendengar keluh kesah rakyat di bawah. Cuma yang berani membenahi dan tegas Bupati sebelumnnya, Cak Thoriq. Betul memang benar adanya seakan ada pembiaran. Thoriqul Haq, Pak bantu kami meskipun anda bukan bupati lagi,” celotehnya.
Menurut pemilik akun media sosial atas nama “Dewi Kirana” menjawab “Khoceng Oren”, dengan menuliskan “Ya tidak direspon nang sopir truk kalau bukan pejabat. Masih menunggu Bupati baru bisa.”
“Semoga saja bu Pj membaca, biar segera teratasi. Kalau saya lihat di sebagian jalan desa di kasih palang pintu, biar truk pasir tidak bisa lewat,” ucap Dewi Kirana.
Dan, kata Dewi Kirana, semoga saja Lumajang dapat pemimpin yang tegas, berani kalau perlu seperti Pak Arsal.
Respon nitizen lainnya, atas nama “Daa iyaa kepadamu” menuliskan, kalau saya jadi bupati, pasir khusus diangkut warga setempat, sebagai usaha, akan saya kasih truk dengan bayar mencicil. Yang angkutan ke luar tunggu dipok-pokkan, tempat yang disediakan. Dengan demikian warga tidak akan mengeluh, karena mereka sendiri yang bekerja. Jadi dari tempat tambang ke jalan raya harus dimuat truk milik warga. Tentu kerja sama dengan pemerintah, dengan berbagai perjanjian yang sama-sama menguntungkan. Kasihan yang terdampak selain debu kupingnya gerebeken.
Sedangkan Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) menanggapi keluhan nitizen di akun media sosial Lapor Lumajang, menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan operasional truk pasir yang melanggar jam angkut yang telah ditetapkan.
