Terkait Tapera, Jazuli berharap pemerintah mengkaji ulang, hal ini disebabkan upah minimum yang diterima oleh buruh hampir 50 persen tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Tapera itukan prinsipnya untuk pengadaan rumah, sah-sah saja, dan kami sepakat, namun dengan pola pembayaran seperti itu, kami rasa hal ini sangat memberatkan para pekerja,” katanya.
Ia menambahkan, hal ini disebabkan kondisi dan upah buruh di Indonesia masih minim dan yang terjadi di lapangan, upah pekerja jauh di bawah UMR.
“Seharusnya hal inilah yang lebih dipentingkan tinimbang tapera, artinya, pemerintah harus serius dulu dalam menangani masalah upah pekerja dan kesejahteraan para buruh, setelah itu baru yang lainnya,” tandasnya.
Di akhir Jazuli menjelaskan, realita yang ada terkait banyaknya perusahaan yang memberikan upah di bawah UMR membuktikan ketidakaseriusan pemerintah dalam memperjuangkan nasib kaum buruh.
Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kepincangan antara perusahaan dan buruh.
“Buruh selama ini diberikan pilihan yang sulit, bekerja dengan upah sesuai ketentuan perusahaan yang di bawah UMR atau tidak sama sekali,” tuturnya.
Jazuli berharap, agar kesenjangan ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga ke depan, nasib kaum buruh semakin baik.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
