BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Lembaga penegak demokrasi dan keadilan rakyat (Pendekar) Kabupaten Lumajang, mengirim petisi kepada Presiden RI, Jokowi.
Petisi itu berisi permintaan agar pemerintah mengambil tindakan terhadap kekurangan sumberdaya (SDM) guru di Kabupaten Lumajang sekitar 1.800 orang.
“Di dalam sistem pendidikan nasional, proses pembelajaran berkualitas diperlukan guru yang kompeten dan jumlah yang memadai. Untuk itu, upaya antisipasi terhadap potensi kekurangan guru harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Maka kami kirim petisi kepada pemerintah,” kata Ketua Pendekar, Achmad Nur Huda biasa disapa Gus Mamak, Jumat (3/5/2024).
Menurut Gus Mamak, kebutuhan guru untuk Kabupaten Lumajang, sekitar 5.889 orang, namun saat ini masih banyak kekurangan 1.800 orang.
“Hal ini dikarenakan banyak guru yang sudah purna dan tidak ada penggantinya. Di SD dan SMP saja hanya ada sekitar 2.575 guru untuk yang PNS dan PPPK, sedangkan 1.729 adalah guru honorer daerah (Honda) dan honorer sekolah,” paparnya lagi.
Dalam petisi-nya, di antaranya memuat tentang kekurangan guru, dan jumlah dua setel pembelian seragam sekolah tak lagi melalui sekolah.
“Kekurangan guru ini memicu rendahnya indek pembangunan manusia (IPM) di Lumajang, yang masih nomor 35 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujarnya.
Mantan Ketua KNPI Kabupaten Lumajang ini, mengatakan selain kekurangan guru, juga terkait banyaknya pelajar yang drop out baik tingkat SD dan SMP.
“Sesuai data, ada 299 anak DO tingkat SD dan 722 anak DO di tingkat SMP. Ini adalah PR kita bersama, agar masyarakat sadar pentingnya pendidikan bagi anak,” tambahnya.
Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lumajang, memprioritaskan pendidikan dengan sosialisasi rutin tiap bulan dalam musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) dan kelompok kegiatan kepala sekolah (K3S).
