BERITABANGSA.ID, MAMASA – Dewan pimpinan cabang (DPC) lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerak Mamasa menyoroti pinjaman Pemkab Rp32,5 miliar di Bank Sulselbar.
Ketua DPC LSM Gerak Mamasa, Herman Taulabi, menduga pinjaman dana oleh Pemkab Mamasa, bukan untuk pembayaran Siltap Kades, dana non-kapitasi honor Nakes, tetapi diduga untuk pembayaran dana hibah dan pokir sebagian dewan.
Dia lantas meminta Pemkab Mamasa untuk transparan menjelaskan transparan peruntukan dana pinjaman itu.
“Saya minta kepada Pemkab Mamasa untuk transparan. Karena ini terkesan di sembunyikan,” ujar Herman.
Sementara itu, Herri Kurniawan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) Herri Kurniawan, menjelaskan dana pinjaman daerah itu digunakan untuk membayar tunjangan sertifikasi guru, honor dokter dan klaim non-kapitasi BPJS serta Siltap para kepala desa.
“Dana Rp32,5 miliar itu telah dicairkan dengan skema permintaan pinjaman arus kas, sebagaimana aspirasi guru, tenaga kesehatan dan aparat desa,” ujar Herri dalam keterangan tertulisnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
