Menurutnya belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan.
“Dan juga lambannya proses pembuatan sertifikat tanah, serta banyaknya pungli,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida, Isnaini Rodiyah, menerangkan banyaknya problematika yang ditemui di lapangan saat ini, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Sidoarjo.
“Sebagai salah satu warga sidoarjo seharusnya turut menyukseskan program PTSL. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga diharapkan dapat memberikan fasilitas untuk menyelesaikan problematika terkait PTSL secara kekeluargaan,” paparnya.
Isnaini juga mencontohkan salah satu kasus PTSL yang dialami oleh warga Desa Cemengkalang, Sidoarjo. Warga mengaku tanah yang dimilikinya puluhan tahun harus diambil alih sebagai aset Pemkab Sidoarjo.
“Ini menjadi salah satu problematika serius yang hari ini harus dihadapi oleh Pemkab Sidoarjo dalam program PTSL. Jangan sampai masyarakat malah menjadi korban atas program pemerintah yang telah bertujuan baik,” tutupnya.
Dari FGD tersebut, akhirnya telah memunculkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, di antaranya:
1.Keabsahan perolehan tanah para permohon PTSL
2. Sosialisasi dan pemahaman program kepada masyarakat, pemerintah desa/pemerintah kelurahan
3. Mengedepankan restoratif justice dalam penanganan masalah-masalah PTSL
4. Bupati dapat membentuk tim khusus untuk menjawab tantangan dari permasalahan lahan tanah gogol milik warga Desa Cemengkalang yang diambil alih aset Pemkab Sidoarjo.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
