Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BUMD harus dikelola sesuai dengan prinsip tata Kelola dan peraturan perundang-undangan.
Salah satu ouput dari assessment pegawai yang dilakukan adalah untuk mengetahui potensi pegawai berdasarkan kualifikasi disiplin ilmu masing-masing pegawai, sehingga Langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan memposisikan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan potensinya.
Untuk memberlakukan KPI selain dilakukan assessment terhadap semua pegawai, Perumda Delta Tirta juga membentuk standar operasional prosedur (SOP) di semua bidang yang ada.
“Efektivitas pemberlakuan KPI tinggal beberapa saat lagi karena semua pra-syarat sudah dipersiapkan, mulai dari assessment pegawai hingga standar operasional prosedur (SOP) setiap bagian,” jelas Layli.
Lebih jauh Laily menambahkan, KPI merupakan pilihan sistem oleh direksi berdasarkan amanah dari kuasa pemilik modal (KPM), dalam hal ini adalah Ahmad Muhdlor, Bupati Sidoarjo.
Di berbagai forum KPM menyampaikan bahwa semua BUMD harus dapat dikelola dengan professional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki moral kerja pegawai dengan membuat standar kepegawaian yang professional.
“Kami diberikan target oleh KPM dalam memenej pegawai, selain harus dapat tegas memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar disiplin pegawai, KPM mendorong agar semua karyawan dapat bekerja secara professional,” pungkas Laily.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
