Lebih lanjut, Bupati Arief Rohman, Pemkab Blora menaruh perhatian terhadap keberadaan pegawai PPPK, sehingga Blora menjadi salah satu dari beberapa daerah yang mengusulkan optimalisasi PPPK.
‘’Meskipun daerah tidak diwajibkan mengusulkan dan tidak ada sanksi khusus dari pusat, tetapi Pemkab Blora tetap memperjuangkan agar PPPK di Blora ini bisa menjadi prioritas,” ujarnya.
Maka orang nomor satu di Blora itu berharap agar para PPPK yang sudah menandatangani perjanjian kerja bisa memberikan dedikasi terbaiknya untuk Kabupaten Blora.
“Tadi dapat data dari Kepala BKD bahwasanya ini terkait optimalisasi, bahwa tidak semua Pemda yang mengusulkan PPPK. jadi hanya beberapa pemda yang mengusulkan. Kita sudah perjuangkan itu, tolong harus diimbangi dengan kinerja, berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tegas Bupati.
Sementara itu, salah satu pegawai PPPK yang diambil sumpah janjinya, Sumarno (52), menceritakan, dia sudah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai honorer di Dinas P4 Kabupaten Blora.
Sebelumnya ia juga sudah mengikuti mekanisme seleksi PPPK dan dengan optimalisasi ini dirinya bisa lulus seleksi.
“Alhamdulillah senang pak, sudah mengabdi di Dinas P4 kurang lebih baru 32 tahun. Tidak menyangka sama sekali,” ungkapnya
Ayah dari dua anak tersebut menerangkan, kini dirinya bekerja sebagai analis kebijakan. Ia menitipkan pesan kepada para pegawai PPPK yang berusia lebih muda darinya, supaya bersyukur dan terus meningkatkan kinerja.
“Walaupun kita PPPK, kami berharap untuk kinerja teman-teman bisa lebih baik dan berprestasi,” ajaknya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
