BERITABANGSA.ID – MALANG – Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran (TA) 2024 digelar di ruang paripurna DPRD Kota Malang Jalan Tugu nomor 1A, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (20/11/2023).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika dan dihadiri Pj Wali Kota, Wahyu Hidayat, Sekda dan Kepala OPD Kota Malang.
Sejumlah fraksi yang hadir, mayoritas mempertanyakan penyebab penurunan pendapatan asli daerah (PAD) 2024 dan meminta pemerintah segera melakukan terobosan, inovasi, dan kajian mendalam guna meningkatkan PAD.
Fraksi PDI-P melalui Agoes Marhaenta, melihat di dalam draft APBD TA 2024 perlu upaya kuat dan inovasi yang tak biasa untuk meningkatkan PAD, tanpa mengesampingkan peraturan dan harus sesuai perundang-undangan.
“Apa saja bentuk usaha dan upaya luar biasa pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD 60 persen dalam proporsi anggaran daerah,” ucapnya.
Agoes juga menyoal sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang seharusnya sudah didesain strategi ketercapaiannya, sehingga tiap tahun memiliki konsistensi pendapatan, sebab proyeksinya selalu fluktuasi.
Dalam PU fraksi PKB lain lagi, lebih menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan anak usia dini jadi ujung tombak dalam pembinaan karakter dan kecerdasan anak bangsa.
“Fakta di lapangan begitu banyak PAUD yang didirikan dan dibina oleh lingkungan baik RW maupun lembaga kemasyarakatan lain, namun faktanya pembiayaan untuk menghidupkan PAUD sangat tidak memadai walaupun itu mengandalkan iuran dari orang tua didik,” ujarnya.
