“Namun yang jelas, saya di sini berkapasitas sebagai anggota dewan yang menerima aspirasi dari warga saya. Kemudian saya melihat warga ini dizalimi. Namun dia tidak memiliki kekuatan untuk menuntut ketidakadilan yang dialaminya,” sambung anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.
Mahfudz berharap, kasus ini berjalan fair. Artinya, apabila mantan pegawai tersebut mundur, maka petingginya juga harus ikut mundur. Sebab kesalahan yang diperbuat dilakukan bersama-sama.
Selain dipaksa mundur dengan tidak diberikan kompensasi yang jelas, IKN sempat diminta untuk membayar penalti atas mundurnya sebagai karyawan PT PAL.
“Yang semacam ini penuh tanda tanya, apa maksudnya? Masa sih BUMN kesannya begitu buruk ke rakyat Kota Surabaya? BUMN ini milik negara, BUMN ini berdiri karena uang rakyat, tapi kenapa kok semena-mena terhadap rakyat Surabaya. Harusnya cerminan akhlak itu tidak seperti ini,” cetus Mahfudz.
Sementara itu, Komisaris Independen PT PAL Indonesia, Harsusanto, memberikan respons terhadap permasalahan ini.
Menurutnya, Kementerian BUMN memiliki jargon yang konkret yakni, akhlak. Jargon tersebut harus ditaati dan dijalani oleh segenap BUMN.
Soal dugaan kesewenang-wenangan oleh petinggi PT PAL, pihaknya memastikan akan melakukan fungsi pengawasan.
“Tugas Dewan Komisaris salah satunya melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi atau manajemen. Jargon Kementerian BUMN adalah AKHLAK yang harus ditaati dan dijalani oleh segenap BUMN,” jelas Harsusanto.
Disinggung tentang ketidakadilan yang dialami oleh mantan sekretaris petinggi PT PAL yang didesak untuk mengundurkan diri, Harsusanto mendorong agar melakukan kroscek ke internal PT PAL.
“Mungkin (soal itu) bisa ditanyakan langsung ke internal PT PAL ya. Saya agak lupa-lupa ingat pernah dengar ada sekretaris direksi yang berhenti. Terima kasih,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
