BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Buruknya kualitas bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita stunting dan bumil oleh Dinkes Jombang dinilai pemerhati publik sangat memalukan.
Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang menyebutnya sebagai hal memalukan.
“Kejadian ulat belatung tercampur makanan bagi anak stunting di Madiiopuro dan desa lainnya adalah memalukan,” ungkap Aan, Rabu (15/11/2023) siang.
Aan menyebut, buruknya kualitas ini seolah mempertebal validnya anggapan ketidakbecusan Pemkab Jombang membuat kebijakan soal penanganan stunting di Kabupaten Jombang.
“Kita tentu masih ingat bagaimana di tahun lalu, Pemkab Jombang menghamburkan miliaran uang untuk mendanai pos yang tidak urgent meski katanya pengentasan stunting, entah lewat ATK maupun operasional petugas,” imbuhnya.
Angka stunting di Jombang, hingga 2023 juga terbukti masih tinggi. Namun, lagi-lagi saat menuai desakan, Aan menyebut Pemkab Jombang hanya mengeluarkan jurus andalannya.
“Waktu itu, saat didesak, Pemkab merengek-rengek mengaku tidak punya anggaran untuk memberikan asupan makanan gizi,” lontarnya.
Namun saat pemerintah mengeluarkan anggaran yang tak sedikit untuk itu, justru Pemkab Jombang dinilainya menunjukkan kembali ketidakbecusannya mengelola anggaran dengan tepat sasaran.
“Saya mencium aroma busuk implementasi anggaran dari pusat ini. Betapa nistanya mereka yang serakah mengambil keuntungan di atas penderitaan ratusan anak-anak stunting di Jombang,” ungkap Aan.
Aan menilai, Pemkab Jombang melalui Pj Bupati Jombang harus meminta maaf secara kelembagaan dan terbuka kepada seluruh penerima bantuan itu.
“Tidak hanya itu, ia harus berani transparan melaporkan ke publik, misalnya, terkait: perincian anggaran dan sebaran daerah, jumlah stunting yang dicover anggaran tersebut, OPD mana saja yang mengelola anggaran tersebut,” imbuhnya.
Pihaknya juga mendesak, dinas terkait membuka dengan terang siapa yang menyediakan makanan, maupun bagaimana teknis kontrol kualitas makanan yang diberikan.
“Saya tidak setuju program ini dihentikan karena penderita stunting yang akan jadi Korban. Evaluasi harus dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan monitoring dari masyarakat,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
