BERITABANGSA.ID – LUMAJANG – Isu dugaan praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) memakai iuran wali murid, dan tidak transparan alokasi uang masuk sekolah mencuat di Lumajang.
“Ada temuan terkait sejumlah persoalan program Indonesia pintar (PIP), yang lambat pencairannya membuat susah wali murid dan pihak sekolah,” kata anggota LSM LBSI Lumajang, Eko Prabekti, dalam pendampingan wali murid, Selasa 10 Oktober 2023.
Eko mendampingi beberapa siswa di SMP Islam Kunir menerangkan, pihaknya hanya membantu mempercepat proses pencairan PIP di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“Selain PIP, ada kasus di SMPN 5 Lumajang, yang melakukan iuran KAS ke siswa per hari Rp2 ribu per siswa-siswi,” ujarnya lagi.
Iuran KAS ini menurut Eko sangat besar, namun hal itu ditepis oleh kepala sekolah SMPN 5 Lumajang, Isnentin. Dia menerangkan tidak ada iuran apapun yang dimaksudkan, selain kotak amal jariyah.
“Yang ada itu kotak amal shodaqoh, dan tidak memaksa atau sukarela, bukan yang lainnya,” jelasnya.
Selain itu, manfaatnya juga sangat besar, semisal dana kotak amal itu untuk kegiatan dan santunan siswa yatim piatu dan dhuafa, melayat wali murid dan kebutuhan sosial lain.
Pernyataan Kasek dibantah wali murid SMPN 5 Lumajang, bahwa iuran KAS per harinya Rp2 ribu per siswa.
“Coba sebulan ada 24 hari, dikalikan Rp2 ribu ada Rp48.000, jika hasilnya dikalikan 30 siswa per kelas ada hasil Rp1.440 ribu. Jika ada 18 kelas maka hasilnya Rp25.920 ribu, dikalikan setahun ada Rp311.040 ribu, itu nilai yang fantastis,” ucap wali murid yang ogah dinamakan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
