BERITABANGSA.ID – JEMBER – Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Setiap PMKS yang terdaftar secara resmi akan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menerima dana bantuan sebesar Rp300 ribu setiap bulan.
KKS merupakan tanda pengenal bagi PMKS, termasuk di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum mendapatkan layanan atau bantuan sosial, serta mereka yang tinggal di panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember, Puput Indra menerangkan data penerima bantuan sosial itu diusulkan oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah desa atau Musdes
“Musdes itu menghasilkan berita acara, yang kemudian data penerima bansos langsung diunggah oleh operator desa ke SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Nah berita acara Musdes itu nanti menjadi acuan untuk dieksekusi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, kemudian akan ditetapkan oleh Bupati Jember sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tanggal 25 setiap bulannya,” jelas Puput Indra saat menjadi narasumber dalam lokakarya yang digelar oleh Anggota Komisi A DPRD Jatim, Hari Putri Lestari di Jombang Jember, Jumat 06 Oktober 2023.
Puput Indra menekankan kepada seluruh pemerintah desa untuk terus mengecek kondisi penerima bansos, ketika yang bersangkutan sudah masuk kategori keluarga mampu, maka datanya segera dikeluarkan dan diganti dengan keluarga prasejahtera yang belum masuk data penerima bansos untuk dimusdeskan setiap bulan.
