BERITABANGSA.ID – MALANG – Program Universal Health Coverage (UHC) adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil.
Program Bupati Malang ini untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakatnya.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan Pemkab Malang masih menata ulang program ini.
Tahapannya, saat ini dilakukan pendataan dan verifikasi jumlah masyarakat penerima bantuan daerah (PBD).
“Untuk UHC kita sedang melakukan penataan ulang, verifikasi terhadap jumlah warga masyarakat yang sebenarnya agar tidak ada dobel, antara PBID dan yang mandiri,” beber Wabup Malang di gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (3/8/2023) siang.
Dari pendataan dan verifikasi tersebut, karena ada warga yang meninggal, data tidak jelas, dan ganda, yang akan berdampak pada beban pembiayaan di Pemkab Malang.
“Dari proses yang dobel tersebut ada data warga yang sudah ada pula yang tidak jelas datanya, nah kalau ini diteruskan ini menjadi beban daerah,” jelas Didik.
Dengan verifikasi dan pendataan ini, penerima PBID dinonaktif-kan sementara.
Untuk UHC sendiri, Wabup Malang memastikan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkab Malang yang telah direncanakan.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kita rencanakan, antara 72 sampai 90 persen warga masyarakat yang dapat dilayani UHC, yang disesuaikan dengan anggarannya nanti,” pungkas Wabup Didik Gatot Subroto.
Sebelumnya, di Instagram Kominfo Kabupaten Malang terposting pemberitahuan penonaktifan kepesertaan PBID Kabupaten Malang dengan keterangan: dalam menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang, Pemkab Malang memastikan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan secara efektif dan tepat sasaran, penonaktifan peserta PBID dilakukan untuk memastikan data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan selama pemadaman data, peserta PBID yang dinonaktifkan tetap dilayani di Puskesmas, RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
