BERITABANGSA.ID – SURABAYA – Belasan massa jaringan aktivis demokrasi Indonesia (Jakdi) meminta Komut Bank Jatim dicopot.
Mereka meminta Gubernur Jatim mengevaluasi dan segera melakukan RUPS untuk menjaga kredibilitas lembaga publik.
Massa Jakdi ini menuntut Supradjarto, diberhentikan dari jabatan Komisaris Utama.
Apa sebab ? Mereka mencatat bahwa Komut Bank Jatim tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan tanda tangan dan perselingkuhan.
“Ini sebagai bentuk evaluasi kita bersama, siapa saja yang melakukan tindakan amoral seperti Supradjarto perlu ditindak tegas, terutama kami mendesak dewan direksi Bank Jatim untuk memberhentikan tersangka dari komisaris utama,” ujar Slamet.
Korlap aksi Slamet, mengungkapkan pemberhentian Komisaris Utama Bank Jatim diatur PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian komisaris, sebagai tanggung jawab kepala daerah selaku pemegang saham mayoritas, yakni Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
“Aturannya sudah jelas, Gubernur Jawa Timur Khofifah harus memberhentikan komisaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Sementara Dewan Direksi PT Bank Jatim, Bambang Adi membenarkan terkait Supradjarto sebagai Komisaris Utama Bank Jatim.
“Benar, saat ini Pak Supradjarto masih sebagai Komisaris Utama Bank Jatim,” paparnya.
Menurutnya, kasus yang melibatkan Komisaris Utama Bank Jatim itu, pihaknya tetap harus menghormati hak-hak nya sebagai warga negara, dalam hal ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Bank Jatim berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Di sisi lain, Bambang menambahkan terkait tuntutan pemberhentian semestinya kepada para pemegang saham Bank Jatim.
“Waduh siapa saya pak, pemegang saham kita adalah Wali Kota, Bupati dan Gubernur, ya gak punya saya Pak,” pungkasnya saat diminta nomor pemegang saham Bank Jatim.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
