BERITABANGSA.ID – SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, menggelar rapat Paripurna ke-6, masa sidang IV periode 2022, di aula gedung DPRD Sampang, Senin (26/6/2023).
Dalam rapat Paripurna yang digelar DPRD Sampang tersebut membahas tentang nota penjelasan Bupati terhadap 2 Raperda, nota penjelasan pengusul Raperda inisiatif, dan penyampaian rekomendasi panitia kerja LHP BPK TA 2022.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD, Fadol, bersama jajaran, Bupati Haji Slamet Junadi dan Wakil Bupati Haji Abdullah Hidayat, Forkopimda, SKPD dan seluruh Camat se Kabupaten Sampang.
Sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari melaporkan, dalam rapat Paripurna itu pihaknya telah mengundang seluruh anggota DPRD Sampang dan dihadiri oleh 27 anggota dewan.
“Dari 45 anggota dewan yang hadir 27 orang, tidak hadir 4 orang acara kedinasan, dan 14 lainnya izin. Artinya kuorum. Dan Paripurna dilanjutkan sesuai syarat tata tertib,” ungkapnya.
Selanjutnya acara Paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Sampang Haji Arif Amin Tirtana.
Dia menyampaikan, berdasarkan daftar hadir yang sudah memenuhi syarat tata tertib serta peraturan yang ada, maka sidang Paripurna bisa dilanjutkan.
Agenda penyampaian dari ketua panitia kerja (Panja) LHP BPK RI 2022, Ubaidillah, mengapresiasi Pemkab Sampang atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-5 kali.
“Hal seperti ini patut kita apresiasi apa yang diraih Bupati Sampang beserta jajarannya, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 sehingga bisa mempertahankan WTP lima kali,” ucapnya.
Kata Ubaidillah, pihaknya tetap akan meminta pemeriksaan BPK sesuai amanah Undang-undang yang ada di antaranya, penataan aset, peningkatan PAD, pengembalian kelebihan bayar Pemda kepada pihak ketiga salah satunya, proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan proyek di dinas pendidikan sebesar Rp1,3 miliar.
“Dari jumlah tersebut, bukan jumlah yang signifikan, jika dibanding dengan total pagunya,” tegasnya.
Oleh karena itu Ubaidillah akan memanggil 7 OPD secara berkala.
