3. Kasus Sengketa Semen Indonesia
Ganjar dianggap kurang komunikatif dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak tahun 2015 penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa.
Gugatan warga Kadeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelab Mahkamah agung pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan Surat Keoutusan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng.
Pada tanggal 9 November 2016 Ganjar mengekuarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Menurut Ganjar pengadilan belum memberikan penjelasan terkait keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik semen Indonesia diteruskan karena tidak ada perintah penutupan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut bahwa Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah “mempermainkan hukum demi kepentingan industri“. Walhi Nur Hayati selaku Direktur Eksekutif mengatakan bahwa Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum.
Pada tanggal 19 Desember 2016 ratusan warga Kendeng kembali berdemontrasi untuk menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena merasa kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Banyaknya desakan warga kepada gubernur supaya membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA.
Ganjar mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 17 Januari 2017 membatalkan adendum yang pernah Ia keluarkan sebelumnya. Ganjar memutuskan untuk menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan Surat Keputusan Izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Akan tetapi izin baru “dengan sedikit perubahan wilayah” kembali diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2017.
Dianggap buruk bagi penegakan hukum di Negara Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang turut mengecam penerbitan izin baru itu. Zainal Arifin selaku Direktur LBH Semarang menyebut bahwa izin lingkungan baru cacat hukum dan merupakan bentuk dari arogansi gubernur.
Sedangkan pada masa kepemimpinan Ganjar Pranowo menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jawa Tengah untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bubga tujuh persen per tahun. Sementara Mintra 02 sebesar dua persen, tanpa agunan dan tanpa adanya biaya administrasi. Saat diluncurkannya bunga kredit tercatat terendah se Indonesia dan banyak ditiru oleh pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan kepada Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada tahun 2015. Prestasi inilah diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo juga membuat terobosan baru dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN berjumlah lebih dari empat puluh ribu di Pemprov Jawa Tengah berzakat. Pendapatan ASN dipotong secara langsung sebesar 2,5%. Dalam sebulan bisa terkumpul sejumlah Rp 1,6 miliar yang dapat digunakan sebagai bantuan bencana, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan dan lain sebagainya.
Pada tahun 2014 Ganjar Pranowo juga merencanakan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jawa Tengah sudah terbentuk desa tangguh. Ganjar Pranowo juga membentuk seratus desa berdikari yang merupakan kawasan desa yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat.
Untuk bidang kesehatan, Ganjar Pranowo merencanakan pembangunan Rumah sakit modern yang bertaraf internasional di MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga meluncurkan program “Jawa Tengah Gayeng Nginceng Wong Mateng” yang Ganjar gagas di awal masa pemerintahannya.
Ganjar Pranowo juga membuat Kartu Tani. Kartu Tani terdapat identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan juga kebutuhan pupuk. Di luar, petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga meminimalisir kejahatan dan juga penyalahgunaan wewenang. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menjadikan Kartu Tani menjadi program nasional.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
