BERITABANGSA.ID – BLITAR – Bertempat di ruang Penataran Kantor Bupati Blitar, Rini Syarifah melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan KPK RI terkait pencegahan korupsi dan program pembahasan rencana aksi Monitoring Center of Prevention (MCP) 2023, Kamis (6/4/2023).
Rakor tersebut dihadiri oleh Tim Koordinasi/Supervisi dari KPK RI dipimpin Irawati, Untung Wicaksono, Azril Zah dan Fahia Rahman.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Ketua DPRD, OPD, Direktur Bank Jatim dan Direktur BUMD Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari surat pimpinan deputi KPK RI bernomor B/1640/KSP.00/70-74/03/2023 pada 29 Maret.
“Kali ini rapat koordinasi yang kita laksanakan adalah untuk menindaklanjuti surat pimpinan deputi koordinasi dan supervisi KPK RI tanggal 29 Maret 2023 perihal koordinasi pencegahan korupsi,” katanya.
Selanjutnya Bupati Rini Syarifah juga mengucapkan selamat datang kepada Tim KPK serta mengatakan bahwa agenda tersebut sangat istimewa karena bisa mendapat penjelasan langsung dari tim supervisi MCP KPK RI.
“Aksi Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK-RI yang dilaksanakan sejak tahun 2016 merupakan aplikasi untuk montioring capaian kerja program pencegahan korupsi di pemerintahan daerah,” tambahnya.
Lebih dalam lagi, Bupati Rini Syarifah juga mengatakan bahwa aplikasi tersebut telah banyak membantu pemerintah daerah di Indonesia untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar tercemin dalam misi III RPJMD 2021-2026, yaitu pengoptimalan kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas,” tegasnya
Dalam Rakor ini, Bupati Blitar Rini Syarifah juga menyampaikan bahwa capaian MCP dan survei penilaian integritas (SPI) Kabupaten Blitar selama 2 tahun mengalami perbaikan.
“MCP Kabupaten Blitar 2021 memperoleh skor 79,42 dan berada pada nomor urut 36 dari 38 Pemda di Jawa Timur. Dan pada 2022 memperoleh skor 91 persen dan berada pada peringkat 29 dari 38 pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur,” jelasnya.
Dalam Rakor tersebut, Bupati Blitar berharap Tim KPK RI bisa memberikan pencerahan, panduan, serta bimbingan dalam mengimplementasikan MCP di Kabupaten Blitar
“Saya harap Tim dapat memberikan pencerahan, panduan, serta bimbingan implementasi MCP ini, agar pemerintah daerah dapat menghasilkan capaian yang optimal, dan bisa mewujudkan good govermence di Kabupaten Blitar,” jlentrehnya.
Sebagai penutup ia berpesan kepada seluruh OPD yang mengampu area intervensi untuk menyimak sebaik mungkin agar bisa diaplikasikan secara optimal di daerah.
“Saya harap semoga seluruh OPD yang terlibat dan terkait dengan agenda Rakor dengan KPK ini bisa menyimak dan mempelajari sebaik mungkin agar nanti hasilnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Blitar secara optimal,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
