BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Ternyata Kabupaten Lumajang menduduki peringkat 10 dengan jumlah angka stunting terbesar di Jawa Timur.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lumajang, Agus Triono, saat membuka acara Rembuk Stunting, yang dilaksanakan di Aula BKD Kabupaten Lumajang, Senin (3/4/2023) pagi tadi.
Menurutnya pada akhir 2023 angkanya bisa turun kembali dan pada 2024 mendatang bisa lebih rendah lagi dari tahun ini.
“Makanya diadakan Rapat Koordinasi (Rembuk Stunting) yang melibatkan banyak stakeholder, hampir seluruh OPD yang dilibatkan,” paparnya.
Namun menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman, yang turut hadir, mengatakan kalau penurunan angka stunting bisa dimulai dari edukasi satuan pendidikan.
“Sebelum usia matang, diharapkan pernikahan anak diminimalisir dengan banyak sosialisasi lintas sektor, selain itu juga dengan menunda kehamilan, asupan gizi bumil dan anak harus bagus, pola asuh ditingkatkan,” ujar politisi PDIP ini.
Untuk stunting di Kabupaten Lumajang, menurut wakil rakyat asal Kecamatan Senduro ini sudah ada penurunan, seperti pada 2019 hanya 34.1 persen, di 2021 sekitar 30.4 persen dan pada 2022 sekitar 23.8 persen.
“Angka untuk Jatim pada 2022 sebesar 19.2 persen, target tahun 2024 maksimal 14 persen,” ungkapnya.
Peran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang, mulai 2023 sudah ditugasi mengkoordinasi tim percepatan penurunan stunting, yang sebelumnya ada di Bappeda.
Hal ini dibeber Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wibowo Ignasius.
Upayanya yakni terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan serta koordinasi percepatan penurunan stunting bersama OPD terkait dan mitra LSM dan ormas bersama masyarakat yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Kami melakukan koordinasi sosialisasi pelaksanaan program kegiatan dalam bentuk
Intervensi spesifik, misalkan kepada anak balita masalah gizi, baik yang stunting maupun yang berat badan tidak naik dalam beberapa bulan, 3 bulan dan yang kurus /wasting,” bebernya.
Selain itu, kata dr Bayu juga kegiatan dalam bentuk pemberian PMT dan pendampingan oleh kader, nakes di puskesmas dan TPPKK baik di desa, kecamatan dan kabupaten.
Pemberian tab besi pada ibu hamil dan remaja putri, serta peningkatan cakupan vaksinasi, pemeriksaan balita sakit yang bermasalah gizi.
“OPD terkait bisa berperan untuk intervensi sensitif, misal air bersih, pendidikan, perikanan, pertanian kominfo, dan OPD lainnya sesuai tupoksi masing-masing dalam percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.
Dr Bayu juga melakukan koordinasi dengan Kemenag dan Pengadilan Agama terkait penanganan dan pendampingan perkawinan anak di bawah umur yang berisiko tinggi melahirkan bayi prematur dan berpotensi stunting.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
