BERITABANGSA.ID – SURABAYA– Direktur Political Education Center Jatim Kholili angkat bicara soal tudingan Jaka Jatim.
Dia mengatakan bahwa tuntutan Jaka Jatim terkait penangkapan PLT Kadisdik Jatim, Wahid Wahyudi sangat tidak berdasar.
Menurut Kholili, sikap Jaka Jatim tersebut lebih kepada emosional secara personal, bukan lagi menyangkut institusi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Jatim.
“Saya pribadi menilai bahwa Jaka Jatim ini memiliki dendam pribadi kepada Pak Wahid Wahyudi,” tegas Kholili.
Menurut keterangan Direktur Political Education Center Jatim Kholili, Wahid Wahyudi tidak memiliki wewenang perihal anggaran selama menjabat sebagai PJ Sekda Pemprov Jawa Timur.
“Pak Wahid Wahyudi itu diangkat pada bulan Januari dan selesai di Bulan Juni. Selama itu tidak ada pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran dilakukan pada 2021 lalu tepatnya di bulan September-November,” ujar Kholili menjelaskan.
Dia juga menambahkan bahwa untuk PAK 2022 dibahas di bulan Agustus dan pada saat itu Wahid Wahyudi sama sekali tidak punya kewenangan dalam anggaran.
“Maka, jika kasus yang menjerat Sahat Simanjuntak ini dikaitkan dengan Pak Wahid Wahyudi, itu salah sasaran,” tandasnya.
“Bagi saya sangat salah sasaran, bahkan KPK juga bagi saya salah sasaran. Seharusnya yang ditangkap itu sebelum Pak Wahid,” imbuhnya.
Ketika ditanya perihal informasi penyitaan sejumlah barang berharga di rumah Wahid Wahyudi berupa emas dan berlian, Kholili langsung membantahnya.
“Itu tidak benar. Tidak terjadi penyitaan barang berharga di rumah Pak Wahid Wahyudi,” tandasnya.
Kholili sangat menyayangkan pernyataan Jaka Jatim yang dinilai tak mendasar sama sekali dan menciderai citra Jaka Jatim.
Bahkan menurut Kholili, bukan tidak mungkin Wahid Wahyudi melaporkan Jaka Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik.
“Saya berharap kepada Jaka Jatim sebaiknya lebih hemat ngomong dan berkoar-koar agar tidak salah sasaran,” ujar Kholili.
Sebelumnya diketahui, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Diskdik) Jawa Timur di jalan Genteng Kali Surabaya. Senin, (6/3/2023).
Salah satu tuntutannya pada aksi demo tersebut ialah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi.
Wahid Wahyudi diduga turut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana hibah yang menjerat salah satu pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Jaka Jatim menilai bahwa Disdik Jatim adalah OPD yang paling banyak menyerap APBD Jawa Timur dari tahun ke tahun.
Selain itu, mereka juga meminta KPK untuk menyelidiki seluruh harta kekayaan milik Wahid Wahyudi.
Mereka juga mengklaim bahwa telah terjadi penggeledahan di rumah Wahid pada 17-18 Januari lalu dan beredar informasi bahwa tim penyidik telah menyita sejumlah barang-barang berharga.
Barang tersebut berupa emas batangan, dua buah berlian dan cek yang belum dicairkan sebesar Rp 36 miliar.
“Sitaan KPK atas penggeladahan di rumah Wahid Wahyudi, harus dipertanggung jawabkan karena diduga hasil korupsi,” kata Musfiq, korlap aksi seperti yang dikutip dari jatim.beritabaru.co
“KPK harus tanggap dan mempercepat proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi jika bukti sitaan sudah cukup. KPK jangan tebang pilih kepada siapa pun, sikat dan tangkap tangan kanan Gubernur Jatim yang cawe-cawe dengan korupsi,” ucap Musfiq menambahkan.
