Parlemen

DPRD Kabupaten Blitar Tunggu Klarifikasi Bupati Soal OPD yang Terganggu dengan TP2ID

128
×

DPRD Kabupaten Blitar Tunggu Klarifikasi Bupati Soal OPD yang Terganggu dengan TP2ID

Sebarkan artikel ini
TP2ID
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib

BERITABANGSA.ID – BLITAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menunggu jawaban Klarifikasi hasil evaluasi Bupati Blitar perihal keberadaan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) yang mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib mengatakan, hingga saat ini DPRD Kabupaten Blitar sama sekali belum menerima evaluasi TP2ID dari Bupati Blitar Rini Syarifah.

Padahal, saat rapat paripurna di semester II tahun 2022 yang lalu, ia secara langsung telah menanyakan kepada Bupati Rini dengan keberadaan TP2ID.

“Apakah dilanjutkan atau tidak, bahkan saat di forum rapat badan anggaran juga ditanyakan perihal anggaran, kemanfaatan dan lain sebagainya,” tandas Mujib, Rabu (25/1/2023).

Saat itu kata bupati mau mengevaluasi, namun sampai saat ini evaluasinya seperti apa, pihaknya sedang menunggu dan belum mendapatkan jawaban sedikitpun terkait TP2ID.

“Apakah evaluasinya ini bermanfaat diteruskan atau tidak ya inilah yang kita tunggu bersama,” ungkapnya.

Kawan-kawan OPD menurut Mujina banyak yang terganggu. Ia menyarankan kepada bupati karena ini kewenangan bupati, memang manfaatnya lebih besar dirasakan dan membawa dampak baik.

“Kami bisa menerima. Tetapi, yang kami rasakan dan banyak orang rasakan OPD juga merasakan, bahwa TP2ID ini banyak mengganggu. Sehingga perlu sekiranya harus dievaluasi,” jelasnya.

“Evaluasinya harus jelas. Kami tolong diberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya agar kami juga bisa menjawab masyarakat yang menanyakan soal TP2ID termasuk OPD juga bisa difahamkan oleh bupati. Gitu loh,” tukasnya.

Sementara keterangan dari Bupati Blitar Rini Syarifah yang diterima Klikwarta.com saat menghadiri rapat paripurna medio bulan di semester II tahun 2022 kemarin.

Sebelumnya ia menyatakan akan mengevaluasi keberadaan TP2ID sebagai tindak lanjut masukan dan saran dari sejumlah fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar.

“Terhadap saran agar TP2ID agar dievaluasi, segera ditindaklanjuti. Ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Golkar, Demokrat dan fraksi PDI Perjuangan,” ucap Bupati Rini kala itu.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *